TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantoro mengatakan spesifikasi senjata pesanan Badan Intelijen Negara (BIN) berbeda dengan standar senjata yang digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Bukan senjata organik,” ucap Bayu kepada Tempo melalui sambungan telepon di Bandung, Senin, 25 September 2017.
Pindad tidak memberikan senjata dengan spesifikasi khusus untuk TNI kepada institusi lain. “Kami punya spesifikasi senjata yang khusus untuk TNI," ujarnya.
Baca:
PT Pindad: BIN Pesan Senjata untuk Kegiatan Operasional
Bayu membenarkan adanya pemesanan senjata api untuk kebutuhan BIN, seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Ahad, 24 September 2017. "Benar, BIN membeli 517 pucuk dengan spesifikasi yang berbeda dengan TNI," ucap Bayu.
Namun Bayu enggan merinci jenis senjata yang dibeli BIN itu. Ia hanya menuturkan senjata pesanan BIN ada yang berlaras panjang dan ada yang berlaras pendek. "Bukan senjata organik.”
Ahad sore kemarin, Menteri Wiranto mengadakan konferensi pers terkait dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata. Ia mengkonfirmasi bahwa memang ada senjata pesanan BIN. Ia mengakui ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI.
Baca juga: Isu 5.000 Senjata Ilegal, Wiranto: BIN Beli 500 Senjata Pindad
Wiranto mengatakan polemik soal pembelian senjata itu hanya masalah komunikasi yang belum tuntas antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN. Wiranto berharap polemik itu tidak dipolitisasi lagi.
Polemik muncul pasca-beredarnya rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi para purnawirawan jenderal dan perwira aktif TNI. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
AHMAD FIKRI
