Ribuan Milisi Timor Timur Datangi Kantor Gubernur NTT

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perbatasan Timor Leste. Tempo/Jhon Seo

    Perbatasan Timor Leste. Tempo/Jhon Seo

    TEMPO.CO, Kupang - Ribuan milisi atau pejuang prointegrasi Timor Timur, Senin, 25 September 2017, memenuhi Jalan El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka berkumpul di depan kantor Gubernur NTT untuk menggelar unjuk rasa terkait dengan nasib mereka di Indonesia.

    Pantauan Tempo, para milisi yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Kupang itu sudah berada di depan kantor Gubernur NTT sejak pagi. Sedangkan aparat Kepolisian Daerah NTT harus menggelar apel pagi di halaman kantor Gubernur NTT.

    Baca : 13 Ribu Milisi Ancam Tutup Pintu Perbatasan Timor Leste

    Ribuan milisi ini menggelar aksi unjuk rasa karena merasa selama ini tidak diperhatikan pemerintah Indonesia. Padahal mereka sudah berjuang untuk tetap mempertahankan Indonesia. "Masyarakat milisi sudah 18 tahun berada di Indonesia tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia," kata salah satu milisi, Angelino da Costa. 

    Para milisi ini mengancam akan menduduki kantor Gubernur NTT jika tuntutan mereka untuk diperhatikan pemerintah Indonesia tidak dipenuhi. “Kami akan duduki kantor Gubernur NTT hingga pemerintah pusat memberikan penjelasan tentang nasib para milisi,” ujar Da Costa.

    Baca : TNI AU Gelar Operasi di Perbatasan Timor Leste dan Australia

    Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak memberikan perhatian kepada milisi. Mereka juga mengancam akan menutup pintu perbatasan Indonesia-Timor Leste. "Kalau tuntutan kami tidak terpenuhi, kami akan tutup pintu perbatasan," ucapnya.

    Setelah berunjuk rasa di depan kantor Gubernur NTT, sekitar 13 ribu milisi Timor Timur ini rencananya akan berunjuk rasa di pintu perbatasan Motaain, Atambua, Belu. Para milisi ini disebut akan membawa keluarganya saat menggelar unjuk rasa tersebut.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.