TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pembelian 500 senjata PT Pindad oleh BIN tidak memerlukan kebijakan khusus dari Presiden Jokowi.
Menurut Wiranto pengadaan 500 senjata laras pendek buatan PT. Pindad itu bukan termasuk standar TNI, sehingga untuk pembeliannya hanya memerlukan izin dari Mabes Polri. “Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 24 September 2017.
Baca juga: Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wiranto menggelar konferensi pers untuk menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 senjata ilegal oleh sebuah institusi pemerintah. Gatot dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial menyebutkan pembelian itu dilakukan dengan mencatut nama presiden.
Wiranto mengatakan persoalan ini hanya menyangkut masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait prosedur pembelian senjata. Wiranto telah mengkonfirmasikan isu senjata ilegal itu kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait. Belakangan diketahui terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT. Pindad, dan bukan 5.000 senjata dan dan bukan standar TNI. Pengadaan senjata itu, kata Wiranto, untuk keperluan pendidikan Intelijen.
Baca juga: Komisi I DPR : Jangan Gegabah Sikapi Isu Pembelian 5.000 Senjata
Wiranto menjelaskan bahwa pembelian senjata ini menggunakan uang APBN dan dibeli dari PT Pindad bukan dari luar negeri. “Karena senjata itu bukan standar TNI maka cukup diperlukan izin dari Polri, bukan TNI," ucap Wiranto. Pembelian itu, kata Wiranto, juga sudah mengantongi izin dari Polri, "Itu sudah dilakukan," lanjutnya.
Wiranto juga menampik isu mengenai pembelian senjata yang berkaitan dengan adanya pihak lain yang ingin mengancam stabilitas dan keamanan Indonesia. "Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan hal itu," kata Wiranto.
Baca juga: Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Pernyataan soal dugaan pembelian 5.000 senjata ilegal itu diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar pertemuan dengan sejumlah purnawirawan jenderal di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta pada Jumat 22 September 2017 lalu.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Pangkostrad yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto, Widodo A.S. dan Agus Suhartono.
Baca juga: Fadli Zon Desak Pemerintah Usut Isu Pembelian 5.000 Senjata
Di depan para puranwirawan jenderal tersebut, Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi yang akan membeli lima ribu senjata. Namun dalam pertemuan yang berlangsug tertutup itu, Gatot tak menyebutkan secara spesifik nama institusi tersebut.
Pertemuan itu sendiri berlangsung tertutup untuk wartawan. Namun sehari kemudian, rekaman pernyataan Gatot soal pembelian 5.000 senjata ilegal oleh institusi pemerintah di luar TNI tersebar di sejumlah media sosial.
Baca juga: Isu 5.000 Senjata Ilegal, Wiranto: BIN Beli 500 Senjata Pindad
Dalam rekaman yang beredar di sejumlah media sosial tersebut, Gatot Nurmantyo mengungkapkan informasi tersebut berdasarkan data intelijen yang akurat. Ia bahkan menegaskan akan menindak bila benar ada impor senajta ilegal tersebut.
DIAS PRASONGKO
