Belum Dapat Restu Megawati, Ini Kata Abdullah Azwar Anas

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Denny Sugiharto

    Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Denny Sugiharto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas belum kunjung mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat Juni 2018 mendatang. Anas mengaku tidak memempersoalkan hal tersebut.

    "Saya dalam posisi pasif, konsentrasi di Banyuwangi saja dulu," kata Anas saat ditemui di kantor pusat DPP PDIP, Minggu, 24 September 2017.

    Baca juga: Azwar Anas Bakal Bertemu Megawati, Minta Dukungan ?

    Anas merupakan salah satu andalan dari PDIP dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur pada Juni 2018 mendatang. PDIP Banyuwangi sejak awal Juli lalu resmi mendaftarkan Anas sebagai salah satu peserta Pilkada. Anas digadang-gadang akan mendampingi Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang diusung sebagai calon gubernur oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Meskipun telah resmi diusung PDIP Banyuwangi, kader PKB tersebut sampai hari ini belum diusung secara resmi oleh DPP PDIP. Anas menyebut sampai hari ini masih terus berkomunikasi dengan PDIP Jawa Timur.

    "Soal jadi wakil Gus Ipul, lihat nanti saja, ini kan yang berandai-andai baru media saja," ujarnya.

    Hari ini, Anas menjadi pembicara dalam Kursus Politik yang diadakan oleh PDIP. Selain hadir sebagai pembicara, Anas juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dan Megawati Soekarnoputri. "Enggak ada pembicaraan terkait pilkada," ujarnya.

    Hasto enggan menjelaskan apakah Abdullah Azwar Anas atau tokoh lain yang akan didukung secara resmi oleh PDIP dalam Pilkada Jawa Timur Juni 2018 nanti. "Ya prinsipnya semua sudah mengerucut kita tinggal mencari momentum yang baik," ujarnya.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.