Fadli Zon Desak Panglima TNI Jelaskan Soal 5.000 Senjata Ilegal

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menjelaskan soal dugaan pembelian 5.000 senjata secara ilegal yang dilakukan oleh institusi pemerintah.

    Fadli meminta Panglima TNI memberikan klarifikasi terhadap kejelasan isu pembelian 5.000 senjata ilegal. "Apakah ini sebagai institusi atau sekedar oknum yang mengatasnamakan insitusi tersebut, ini yang kita harus pelajari," kata Fadli di arena Car Free Day, Jakarta, Minggu, 24 September 2017.

    Baca juga: Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah sudah mempunyai mekanisme dan prosedur pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

    Karena itu, menurut Fadli Zon, bila memang ada pengadaan senjata secara ilegal agar pemerintah mengusutnya secara tuntas. "Kalau misalnya ada seperti itu mestinya dibuka supaya tidak boleh ada kejadian lagi," ujar Fadli Zon.

    Menurut Fadli, tak semua institusi pemerintah memiliki hak melakukan pengadaan senjata dan harus mentaati peraturan hukum yang ada.

    Baca juga: Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata

    Fadli mengatakan akan sangat berbahaya bila ada pihak atau institusi pemerintah yang mengadakan sistem persenjataan tanpa melalui prosedur resmi. "Kita hanya membolehkan yang punya hak untuk mengadakan senjata dan sebagainya. Jadi saya kira ini warning juga," ucap Fadli Zon.

    Sebelumnya pernyataan impor lima ribu senjata diungkapkan oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo pada saat menggelar silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan kepala staf di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat, 22 September 2017 lalu.

    Baca juga: Komisi I DPR : Jangan Gegabah Sikapi Isu Pembelian 5.000 Senjata

    Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Pangkostrad yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto, Widodo A.S. dan Agus Suhartono.

    Di depan para puranwirawan jenderal tersebut, Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi yang akan membeli lima ribu senjata. Namun dalam pertemuan yang berlangsug tertutup itu, Gatot tak menyebutkan secara spesifik nama institusi tersebut.

    Baca juga: Menteri Pertahanan: Indonesia Butuh 500 Medium Tank

    Dalam rekaman yang beredar di sejumlah media sosial, Gatot Nurmantyo mengungkapkan informasi tersebut berdasarkan data intelijen yang akurat. Ia bahkan menegaskan akan menindak bila benar ada impor senajta ilegal tersebut.

    KARTIKA ANGGRAENI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.