Komisi I DPR : Jangan Gegabah Sikapi Isu Pembelian 5.000 Senjata

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, saat memimpin upacara Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi yang diikuti 1.260 personel Polisi Militer TNI-Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 26 Januari 2

    Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, saat memimpin upacara Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi yang diikuti 1.260 personel Polisi Militer TNI-Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 26 Januari 2

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR Effendi Simbolon meminta publik berhati-hati menyikapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut dia, penjelasan Gatot tentang adanya institusi yang ingin membeli 5.000 pucuk senjata bukan untuk konsumsi umum. "Jangan gegabah menyikapi." ucap Effendi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

    Effendi menduga rekaman Panglima Gatot yang sudah tersebar di media sosial sebenarnya hanya untuk kalangan internal. Meski demikian, ia menilai, maksud utama dari pernyataan Gatot ialah mengingatkan pihak mana saja agar mentaati hukum. "Semangat yang saya lihat, tidak ada yang kebal hukum," ucapnya.

    Baca: Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata

    Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawiran jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi tentang rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata. Rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial Youtube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya ialah akun Suara Netizen Cyber Forum.

    Dari pengamatan Effendi, institusi yang merencanakan pembelian senjata ialah Kepolisian Republik Indonesia. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, Polri berencana membeli 20.000 pistol. "Itu senjata laras pendek," ucapnya.

    Sementara bila mengamati pernyataan Panglima TNI, dia melanjutkan, tidak jelas senjata jenis apa yang dimaksud. Meski demikian, ucap Effendi, tidak menutup kemungkinan Komisi Pertahanan DPR akan meminta keterangan lebih jelas dari Panglima TNI ihwal isu itu dalam rapat dengar pendapat bersama lembaga pertahanan lainnya. "Sejauh ini belum ada jadwal rapat dengan Panglima TNI," kata dia.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.