Tito: Isu Komunisme Sering Muncul Menjelang Pilkada dan Pilpres

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian saat berkunjung ke Mapolda Papua Barat, sekaligus memberikan keterangan Pers tentang peristiwa penembakan warga sipil di Deiyai, Papua. TEMPO/Hans Arnold

    Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian saat berkunjung ke Mapolda Papua Barat, sekaligus memberikan keterangan Pers tentang peristiwa penembakan warga sipil di Deiyai, Papua. TEMPO/Hans Arnold

    TEMPO.CO, Banyumas - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian merespons maraknya isu komunisme yang muncul belakangan ini. Menurut Tito, isu komunisme sering mencuat menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan pada bulan September. Sebab, di bulan September 1965, terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama G-30-S.

    "Saya minta semua pihak menahan diri agar tidak mengangkat luka lama. Namun bukan berarti melupakan sejarah," kata Tito setelah pengukuhan warga kehormatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Auditorium Ukhuwah Islamiyah, Sabtu, 23 September 2017.

    Baca: Isu Komunisme Masih Dianggap Instrumen Politik yang Efektif

    Tito menambahkan, isu komunisme saat ini menjadi isu yang sensitif. Hal tersebut bisa berdampak produktif, atau bahkan menjadi kontraproduktif, untuk stabilitas negara. "Negara lain sudah mulai bicara kompetisi negara. Artinya, negara yang solid di dalam akan mampu bersaing dengan negara lain," ujarnya.

    Di tingkat global, Tito menilai ideologi komunisme sudah mulai meredup. Dia mencontohkan negara seperti Rusia dan Cina yang selama ini berpaham komunisme sudah mulai beralih ke kapitalisme.

    Berpedoman pada TAP MPRS, Tito mengatakan pihaknya tidak segan melakukan penegakan hukum bila ditemukan aktivitas penyebaran paham komunisme di Indonesia. "Ya, disesuaikan dengan konteks saja," katanya.

    BETHRIQ KINDY ARRAZY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.