Pensiunan TNI diberkaskan ke Oditur Militer

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Polisi Militer TNI telah menyerahkan berkas satu mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dalam kasus dana tabungan prajurit ke Oditur Militer Tinggi. "Sudah diberkas sejak Oktober lalu," kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Hendardji Supandji di Gedung DPR, Senin (28/5).Hendardji enggan menyebutkan nama maupun inisial mantan perwira yang saat ini sudah pensiun itu. "Yang jelas, perannya adalah sebagai pengubung," kata Hendardji. Meski telah pensiun, Pusat Polisi Militer tetap memproses berkas kasus ini karena saat peristiwa korupsi terjadi, pelaku masih aktif menjabat perwira TNI.Berdasarkan mekanisme peradilan militer, perwira penyerah perkara (pepera) akan mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara (skepra) untuk selanjutnya diproses di Mahkamah Militer.Kasus ini bermula ketika TNI Angkatan Darat mengadakan kerja sama dengan yayasan Mahanaim milik Samuel Kristianto. Kerja sama itu dilakukan untuk medapatkan bantuan dari luar negeri.TNI Angkatan Darat diminta menyediakan dana pendamping sebesar Rp 100 miliar dengan syarat dana itu tidak boleh digunakan. Namun dana sebesar Rp 100 miliar yang diambil dari Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BPTWP) malah digunakan untuk kepentingan lain.Kasus penyelewengan dana prajurit ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pengadilan koneksitas. Tiga terdakwa yaitu mantan Kepala BPTWP Kolonel Ngadimin, Samuel, dan pengusaha Dedy Garna telah divonis.Sebelum kasus ini disidangkan, Pusat Polisi Militer sebenarnya telah menetapkan empat tersangka untuk kasus ini. Namun satu tersangka, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Salim Mengga tidak dijadikan tersangka dengan alasan tidak ditemukannya koneksitas oleh penyidik.FANNY FEBIANA