TEMPO Interaktif, Tapanuli: Ratusan keluarga transmigran di Desa Saragih, Sirandorung, Tapanuli Tangah, Sumatera Utara memprotes penyerobotan lahan secara sepihak oleh perusahaan perkebunan sawit PT Nauli Sawit. Mereka mengadukan masalah ini kepada DPRD Sumatera Utara pada Rabu (14/3) sore. Juru bicara warga Kasman Sihotang mengatakan, 700 keluarga sejak tahun 1986 resmi menjadi trasmigran di Sirandorung dan sekitarnya. Mereka mendapatkan hak mengelola 6.000 hektare lahan kosong. Setelah mendapat hak menempati dan mengolah tanah dengan keluarnya sertifikat hak pakai oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, mereka menanam sawit dan tanaman keras lainnya. Pada 2004, Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing mengeluarkan izin lokasi bagi PT Nauli Sawit memanfaatkan lahan transmigran tersebut. Akibatnya, warga transmigran merasa dirugikan. Apalagi status perusahaan ini adalah penanaman modal dalam negeri. "Mereka mengintimidasi warga agar mengosongkan lahan," kata Sihotang. Pada tahun 2005, Bupati Tuani Lumban kembali mengeluarkan izin pemanfaatan lokasi transmigran itu. Akibatnya, 3.000 hektar lahan bekas trasmigran Sirandorung dikuasai PT Nauli Sawit.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Utara Elfachri Budiman mengatakan, tanah seluas 6000 hektar di Sirandorung sudah diberi izin pakai untuk transmigran sejak 1986. "Status tanah tidak bisa pindah tangan sebelum izin pengunaan selama 20 tahun habis," katanya.General Manager PT Nauli Sawit Sutiyono menyatakan,perusahaan perkebunan itu tidak menduduki lahan secara sepihak di Sirandorung. "Kami mendapat izin dari Bupati Tapanuli Tengah agar memanfaatkan lahan kosong," katanya. Selain itu perusahaan juga membayar ganti rugi kepada warga sekitar. Sahat Simatupang