TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat partai politik. Secara khusus kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan integritas para calon kepala daerah dan kader partai politik.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan lembaganya bersama Kementerian Dalam Negeri ingin berperan mengisi materi integritas. "Kami ingin menjadi program bersama," kata Pahala di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 18 September 2017.

Baca juga: Bertemu Mendagri, KPK Bahas Penguatan Pengawas Internal

Menurut dia, safari KPK ke partai politik yang saat ini tengah berlangsung merupakan bagian dari upaya sosialisasi program tersebut.

Sebelumnya, KPK melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik peserta Pemilu 2019. Hari ini giliran Partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia yang didatangi KPK. Tujuan kunjungan itu ialah untuk memperkuat komitmen dan membenahi partai dari dalam.

Secara teknis, kata Pahala, KPK akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dirjen itu nantinya mengundang para kader partai di daerah dan calon kepala daerah untuk ikut dalam program yang berkaitan dengan integritas.

Menurut Pahala, pelajaran yang bakal diberikan ialah mengenal apa yang boleh dan dilarang dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan penggunaan dana partai. "Nanti kami jelaskan area rawan korupsi," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencatat hingga saat ini sudah ada 77 kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Menurut dia, peringatan dan sistem pengawasan sudah dilakukan, tetapi masih saja ada oknum yang tertangkap KPK. "Sistemnya tidak salah. Partainya tidak salah. Kembali ke oknum-oknum," kata politikus asal PDI Perjuangan itu.

ADITYA BUDIMAN