TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengapresiasi Partai Demokrat yang dinilai selangkah lebih maju dalam upaya membangun sistem integritas partai politik. Menurut Basaria, Partai Demokrat sudah memiliki satu departemen yang khusus berhubungan dengan KPK.

"Saya dapat informasi dari tim kami, Partai Demokrat yang paling maju tentang masalah integritas. Bahkan sudah ada departemen yang khusus berhubungan dengan KPK dan sudah dilakukan berulang kali, tujuh kali bahkan, melakukan pendidikan," kata Basaria dalam acara "Diskusi Sistem Integritas Partai Politik" di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.

Baca juga: Tolak Upaya Pelemahan KPK, SBY: Saya Bukan Anak Kemarin Sore

Karena itu, Basaria beharap Demokrat dapat menjadi contoh bagi partai lainnya dalam menerapkan sistem integritas partai politik. Sistem integritas ini penting sebab berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, partai politik merupakan lembaga yang tidak dipercaya.

Menurut Basaria, ada empat pembenahan yang perlu dilakukan partai politik, yaitu penerapan kode etik, rekrutmen dan kaderisasi, pendanaan partai politik, dan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Baca juga: Partai NasDem Tolak Pelemahan KPK

Terkait pendanaan partai, KPK turut mendukung pemerintah menaikkan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara sah, meski angka tersebut dinilai masih jauh dari nominal ideal. KPK juga merekomendasikan pembentukan Mahkamah Etik partai.

Basaria mengatakan pihaknya siap mendampingi partai politik dalam pelaksanaan penerapan sistem integritas tersebut.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap KPK tetap kuat meski dihadapkan pada banyak tantangan.

Baca juga: 11 Temuan Pansus Hak Angket DPR Soal KPK

"Agar KPK tetap kuat, tegar, jaga integritasnya, fair di dalam memproses mereka yang didakwa melakukan pelanggaran korupsi, tolak segala intervensi dari manapun, termasuk yang disebut obstruction of justice," kata SBY.

SBY menegaskan bahwa Demokrat menolak segala upaya pelemahan, pembekuan, bahkan pembubaran KPK yang belakangan ini menguat. Dia mengungkapkan, meski sebagian kader partainya terjerat korupsi, dukungan Demokrat terhadap KPK tidak akan berubah. "Jangan sampai kalau kadernya kena lantas melakukan tindakan sebaliknya," ujar SBY.


BUDIARTI UTAMI PUTRI