Ketua Komisi III: Tugas KPK untuk Ungkap Kasus Besar  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 10 September 2017 18:10 WIB

Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menangani kasus-kasus besar. Menurut dia, tanggung jawab KPK memang ditujukan untuk kasus yang sulit dipecahkan.

"Tugas KPK harus bisa memecahkan hal yang besar. Itu baru namanya KPK," kata Bambang saat peluncuran bukunya yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap di Cafe Leon, Jakarta Minggu, 10 September 2017.

Menurut dia, kasus-kasus kecil merupakan tugas polisi dan Densus Tipikor. "OTT itu tugas polisi. KPK didirikan untuk memberantas korupsi yang masif," ujar Bambang.

Baca juga: Fahri Hamzah: KPK Mau Beku, Mau Cair, Mau Bubar Santai Saja

Komisi III bakal bertemu dengan KPK besok. Pertemuan ini bakal disorot banyak pihak mengingat belakangan KPK dianggap diserang untuk dilemahkan oleh DPR. Terakhir salah satu anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat, meminta KPK dibekukan. Meski Henry mengaku pernyataan itu bukanlah untuk melemahkan KPK.

Bambang Soesatyo menilai tugas KPK nantinya akan lebih besar. KPK juga harus berfokus memecahkan kasus-kasus yang selama ini masih belum terpecahkan di Indonesia.

"Seperti kasus mafia migas, mafia pajak, dan Bank Century. Sehingga KPK fokus ke penanganan kasus yang tidak terpecahkan," ucap dia.

Bambang menambahkan, KPK dengan biaya besar harus mengungkap kasus-kasus besar. Dia mengatakan hal tersebut agar biaya yang dikeluarkan untuk KPK tidak sia-sia. "Sehingga negara tidak sia-sia menggaji besar dan mengeluarkan biaya besar," katanya.

SYAFIUL HADI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

10 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

12 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

14 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

16 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

20 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

1 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya