TEMPO.CO, Denpasar - Presiden Joko Widodo kembali menyentil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil saat menghadiri Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia.

Awalnya, Jokowi meminta beberapa notaris untuk berdiri di sebelahnya. Kemudian Jokowi menanyakan ihwal pengurusan sertifikat akta jual beli lahan. "Mana yang menyebabkan lama?" katanya di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC, Jumat, 8 September 2017.

"BPN, Pak," tutur notaris dari Bogor, Elizabeth Karina yang berdiri di sebelah Jokowi.

Baca juga: Kejar 5 Juta Sertifikasi Tanah Rakyat, Pemerintah Gandeng TNI

Pernyataan tersebut membuat riuh seminar di BNDCC. "Pak Menteri BPN ada enggak sih? Ada di Bali, tadi sudah saya telepon," kata Jokowi.

Kepada Elizabeth, Jokowi pertama kali bertanya seumpama dirinya membeli lahan di Bogor, berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk mengurus sertifikat. "Dijawab saja Bu, enggak usah ada yang ditutup-tutupi buka saja semuanya," ucap Jokowi bertanya.

Elizabeth pun menjawab butuh waktu 1,5 bulan. "Dengan semua validasi, jual beli, balik nama," kata Elizabeth menjawab. Kemudian Jokowi menanggapi ihwal pengurusan yang membuat proses tersebut menjadi lama.

Baca juga: Jokowi Bagikan Sertifikat di Sukabumi, Minta Dimasukkan Plastik

Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, sebelum kedatangan Jokowi sempat berbicara di hadapan peserta Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia.

Saat itu Sofyan menjelaskan tentang sertifikasi tanah (lahan) akan memudahkan transaksi bisnis. Menurut dia, sebagian besar pendaftaran aset dan transaksi bisa dilakukan di tingkat notaris. "Semakin kurang memerlukan jasa pemerintah, kepala desa dan campur tangan birokrasi," katanya.

Ia menjelaskan tahun ini pihaknya mengeluarkan sertifikasi 5 juta bidang tanah. "Tahun-tahun sebelumnya, 500 ribu atau 800 ribu pertahun. Tahun depan 7 juta, kemudian 9 juta (pada 2019), itu sudah instruksi presiden," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebar Ribuan Sertifikat Tanah di Banyumas

Presiden Joko Widodo pada bulan April menyatakan akan merombak Kabinet Kerja. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh Sofyan Djalil disoroti ihwal target sertifikasi tanah.

Jokowi berharap adanya pemangkasan regulasi yang tidak perlu. "Mau memperbaiki sistem yang ada, sehingga terjadi sebuah kecepatan pengurusan investasi, dunia usaha," katanya.

Baca juga: Jokowi Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau

Jokowi ingin mengadakan pertemuan di lain waktu dengan Ikatan Notaris Indonesia. "Untuk bersama-sama menyelesaikan, melihat regulasi mana yang mengganggu, dan regulasi mana yang bisa dihilangkan," ujarnya.

Menurut Jokowi, jumlah regulasi yang terlalu banyak menyebabkan kemajuan semakin terhambat. "Kita harus ingat negara ini terlalu banyak aturan. Ada 42 ribu regulasi yang tumpang tindih, menghambat, ya di pusat, kementerian, daerah," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Bagi 1.535 Sertifikat Tanah di Kaltim

Jokowi menyebut bila terlalu banyak peraturan, justru menyebabkan ketidakteraturan. "Sedikit, sedikit izin, sebetulnya itu (izin) cuma satu kemudian ada syarat-syarat. Syarat itu dijadikan izin, jadi beranak-pinak izin itu," katanya.

BRAM SETIAWAN