Ini Alasan Polisi Tolak Penyelidikan Bersama Kasus Novel Baswedan  

Reporter

Selasa, 16 Mei 2017 06:51 WIB

Sejumlah aktivis anti korupsi menggelar aksi solidaritas untuk Novel Baswedan di depan Gedung KPK Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menolak usul pembentukan tim independen ataupun penyelidikan bersama untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.

Menurut dia, kepolisian akan bekerja keras mengungkap identitas penyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April 2017. “Ikuti aturannya saja. Percayakan pada kepolisian sementara ini,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 15 Mei 2017. “Kepolisian juga ingin (kasus penyerangan terhadap Novel) cepat terungkap, tapi buktinya minim.”

Baca: Kasus Novel Baswedan Sulit Diungkap, Ini Menjadi Kendala Polisi

Hingga lebih dari 30 hari, kepolisian memang belum menemukan identitas dua pelaku penyerangan yang menggunakan pakaian serba hitam saat kejadian. Kepolisian telah memeriksa hingga 30 orang saksi dan sempat memeriksa empat orang terduga pelaku yang belakangan dilepaskan dengan dalih minim bukti.

Koalisi Masyarakat Sipil dan KPK merasa kecewa atas lambannya kinerja polisi dalam menyelidiki kasus ini. Koalisi meminta KPK mengambil sikap dan berencana mendesak Presiden Joko Widodo agar membentuk tim independen.

Argo mempersilakan Koalisi mengusulkan pembentukan tim independen. “Yang penting aturannya kan jelas, polisi yang punya kewenangan," ujarnya.

Baca juga: Semua Sangkaan Mental, Polisi Ganti Metode Penyidikan Kasus Novel

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya sedang mengkaji apa saja kewenangan lembaga antikorupsi yang bisa dipakai untuk ikut dalam mengusut kasus penyerangan terhadap Novel bersama kepolisian. “Kami berpikir harus ada langkah yang lebih serius untuk memperkuat tim tersebut (kepolisian). Ini yang akan kami bicarakan lebih lanjut,” ucapnya. “Tapi kalau Presiden memang mau membentuk tim independen, KPK sangat terbuka.”

AVIT HIDAYAT | FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

CCTV Rekam Rangkaian Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas

1 jam lalu

CCTV Rekam Rangkaian Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas

Polres Jakarta Utara telah menerima laporan polisi tentang tewasnya siswa tingkat satu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

4 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

12 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya