TEMPO.CO, Manila - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengangkat sejumlah isu kala menghadiri forum ASEAN Political-Security Community (PSC) ke-15 di Manila, Filipina. Isu yang dibawanya ke pertemuan tingkat menteri bidang polhukam di ASEAN itu beragam, mulai dari terorisme hingga illegal fishing.

Wiranto, soal terorisme, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN yang mendapat lebih dari 160 serangan teroris, sejak 2016.

Dia mengakui mewaspadai Foreign Terrorist Fighters, alias teroris asing yang dinilai gencar menyebarkan teror ke seluruh dunia.
Baca : Jokowi Bakal Tekankan Soal Kerakyatan di KTT ASEAN di Manila

“Saya meyakini bahwa para teroris ini, termasuk ISIS dan organisasi teroris lainnya akan pulang ke rumah atau mencari tempat alternatif lainnya, termasuk Asia Tenggara” kata Wiranto, dikutip dari berita pers Humas Kemenkopolhukam, Jumat, 28 April 2017.

Dia menekankan perlunya peningkatan kemampuan deteksi dini perlu ditingkatkan, peringatan dini untuk menghadapi terorisme. Kerja sama lintas negara pun dibutuhkan.

“Konvensi ASEAN Melawan Terorisme memiliki dasar kuat untuk memperdalam kerjasama kita, tidak hanya melalui pendekatan yang keras, tapi juga pendekatan lunak," ujarnya.

Wiranto pun mengungkit isu keamanan maritim, khususnya yang terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Isu itu masih menyerempet persoalan terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, illegal fishing dan sebagainya.

Trio Indonesia, Malaysia dan Filipina pun masih dihadang ancaman kelompok Abu Sayyaf di sub-wilayah Laut Sulu yang notabene menjadi jalur lalu lintas kapal.

Menurut Wiranto, Indonesia adalah satu di antara sejumlah negara yang diincar sindikat internasional. Banyak mafia yang menjadikan Indonesia sebagai pusat utama perdagangan narkoba.
Simak pula : Gempa Bumi 7,1 SR di Barat Laut Sangihe, BMKG Lansir Siaga Tsunami

Wiranto sendiri mengklaim bahwa pergerakan dan modus sindikat itu telah terendus. “Karena seriusnya masalah ini, Indonesia mempertahankan status darurat narkoba dengan memperkuat Undang Undang yang ada dan meningkatkan kerja sama kami dengan ASEAN."

Wiranto meminta peserta forum 15th ASEAN PSC menegaskan kembali komitmen mewujudkan ASEAN yang bebas narkoba. Hal itu sejalan dengan penerapan Rencana Kerja ASEAN untuk Mengamankan Masyarakat dari perdagangan dan peredaran Narkoba tahun 2016-2025.

Upaya illegal fishing di Indonesia, menurut Wiranto dilakukan untuk mencegah penipisan sumber daya laut. Pengawasan terhadap kegiatan perikanan pun diyakini dapat mencegah masuknya kejahatan lewat jalur laut.

Isu terakhir yang disorot Wiranto adalah konflik Laut Cina Selatan (LCS).

Dia berujar bahwa isu tersebut harus disikapi dengan hati-hati, sebagai bagian dari komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah ASEAN.

“Penting bagi semua pihak yang terkait untuk melakukan pengekangan diri dan menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas," kata Wiranto.

YOHANES PASKALIS