TEMPO.CO, Ponorogo - Pemerintah berencana merelokasi 32 rumah warga Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang hancur tertimbun tanah longsor. Kediaman yang berada di zona berbahaya bencana ini juga bakal dipindah secara permanen.

“Sudah ada 24 kepala keluarga yang dinilai memenuhi syarat,’’ kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Sabtu, 8 April 2017.

Menurut dia, syarat yang telah terpenuhi itu salah satunya adanya bukti kepemilikan lahan. Pemerintah desa setempat juga telah melakukan pendataan terhadap 24 kepala keluarga (KK) itu.
Baca : Longsor di Ponorogo, Warga Korban Segera Tempati Rumah Darurat

“Mereka setuju relokasi dilakukan di lahannya masing-masing,” ujar bupati. Bagi 8 KK yang lain dimintai segera berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk melakukan proses lebih lanjut.

Disinggung tentang pembangunan rumah permanen bagi warga, Ipong menuturkan ditanggung oleh pemerintah. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ia melanjutkan, akan menanggung biayanya dengan estimasi Rp 30 juta setiap hunian. “Kalau untuk isinya (perabot) akan dibantu dari Kementerian Sosial,’’ ujar dia.

Informasi bantuan dari Pemprov Jatim diterima Ipong ketika menghubungi Soekarwo melalui telepon selulernya. Sedangkan, kucuran dana dari Kementerien Sosial disampaikan langsung oleh Menteri Khofifah Indar Parawansa ketika meninjau langsung ke lokasi bencana tanah longsor di Ponorogo pada Ahad, 2 April 2017.
Simak : Perompak Bertopeng Bersenjata Laras Panjang Rampas Speedboat

Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Sumani, mengatakan sebelum relokasi permanen dilakukan perlu diketahui kepemilikan lahannya secara resmi. Sertifikat tanah untuk bangunan itu milik pribadi, pemerintah desa atau bantuan dari pemerintah kabupaten. “Agar nantinya tidak menimbulkan masalah karena rumah permanen untuk selamanya,’’ ujar dia.

Sesuai data, ia melanjutkan, relokasi permanen hanya diperuntukkan bagi 32 rumah yang terdampak bencana longsor, Sabtu, 1 April 2017. Sedangkan kediaman yang ditinggal pemiliknya mengungsi karena ketakutan terjadinya banjir bandang akan dikaji lebih lanjut.
Baca juga : Zakir Naik Tampil di Bekasi, Ini Reaksi Positif Sekretaris Daerah

“Makanya dibuka sektor D (termasuk zona pencarian korban yang tertimbun) untuk mengambalikan fungsi sungai yang tertutup material longsor,’’ Sumani menjelaskan.

Apabila timbunan material di sektor D telah bersih, ia menilai, potensi banjir bandang yang ditakutkan 200-an warga semakin minim. Namun, tidak menutup kemungkinan relokasi dilakukan bagi mereka setelah ahli geologi melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi.

NOFIKA DIAN NUGROHO