TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Menteri Kehakiman, Prof. Muladi, menuding pengadilan adhoc HAM yang kini tengah mengadili para perwira militer yang disangka terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Timor Timur telah melakukan kesalahan secara logika hukum. Ia mengungkap hal itu ketika menjadi saksi ahli dalam perkara pelanggaran HAM dengan terdakwa bekas Komandan Resort Militer Timor Timur, Brigjen Tono Suratman, di Pengadilan Adhoc HAM Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Seharusnya bawahan yang melakukan pelanggaran HAM itu yang diadili terlebih dahulu. Kalau kesalahan yang dilakukan anggota militer itu telah terbukti, barulah satu demi satu, komandannya dibawa ke meja hijau. Itupun jika memang ada unsur kesalahannya. Misalnya, diduga mengetahui namun membiarkan, atau tidak menangkap pelaku kejahatan, papar Muladi, tegas. Menanggapi penilaian Muladi, Ketua Majelis Hakim, Andi Samsan Nganro, menjelaskan bahwa proses pengadilan adhoc HAM untuk kasus Timor Timur mengggunakan logika hukum pidana biasa. Nganro mencontohkan, perkara pencurian dan penadahan yang bisa diadakan secara bersamaan. Bahkan, jika pencurinya belum tertangkap, penadahnya bisa diadili lebih dulu, kata Nganro. Ini juga sudah kami konsultasikan pada ahli hukum, imbuhnya. Namun, Muladi tetap bersikeras dengan penilaiannya bahwa persidangan HAM tersebut telah melakukan kesalahan logika. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini bukan pidana biasa. Makanya disebut extra-ordinary crime, kata Muladi, yang juga menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam penyusunan statuta Roma yang merumuskan pendirian Mahkamah Pidana Internasional itu. Dalam bagian lain kesaksiannya, Muladi juga menjelaskan opsi jajak pendapat untuk Timor Timur sudah pernah dikonsultasikan pemerintah Presiden Habibie pada pimpinan DPR. Memang, kemudian ada yang menyesalkan mengapa tidak melalui Sidang Paripurna, katanya. Selanjutnya, Muladi membantah ketika hakim Binsar Gultom menuding kebijakan pemberian opsi itu sebagai salah satu sebab meningkatnya eskalasi konflik di Timor Timur. Opsi itu murni niat baik pemerintah, kata Muladi. Sebenarnya masalah ini sudah selesai dengan keluarnya TAP MPR yang mensahkan keluarnya Timor Timur dari Negara Kesatuan RI, tandasnya. Muladi juga menyatakan pimpinan negara, termasuk Presiden Habibie, bisa saja dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di Timor Timur. Selama ada dugaan unsur kesalahan. Misalnya Habibie mengetahui ada pembunuhan, namun membiarkan saja, kata dia. Namun, Muladi kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan perintah pelanggaran HAM di Timor Timur. Guru Besar Ilmu Pidana di Universitas Diponegoro, Semarang itu juga menjelaskan bahwa pelanggaran HAM hanya bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Tidak pernah ada negara yang diadili karena pelanggaran HAM. Pasti individunya, kata Muladi, mencontohkan kasus diadilinya bekas Presiden Serbia, Slobodan Milosevic, di Mahkamah Pidana Internasional akibat perintah pembunuhan massal di Bosnia-Herzegovina. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)