TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membahas keamanan cyber (siber) dengan delegasi bidang keamanan Rusia. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific, Wiranto menekankan pentingnya mematangkan konsep pengamanan siber di Indonesia.

"Pencurian data rahasia atau informasi sensitif dari pemerintah bisa menyebabkan ancaman serius bagi negara," kata Wiranto di hadapan delegasi Rusia, dikutip dari siaran pers Humas Kemenkopolhukam, Rabu, 22 Maret 2017.

Menurut dia, pengamanan siber di Indonesia belum didukung infrastruktur dan dana yang memadai. Kesadaran semua pihak untuk menangkal ancaman siber pun masih lemah.
Baca : Twitter Hapus Lebih dari Setengah Juta Akun Penebar Kebencian

Wiranto berujar bahwa Indonesia saat ini sudah menyelesaikan kebijakan nasional tentang informasi dan keamanan siber. Hal itu sejalan dengan proses pembentukan Badan Siber Nasional (BSN).

Pertemuan dengan pihak Rusia, kata dia, bisa menjadi ajang bertukar pikiran dan pengalaman mengenai 'Cyber Security'. Pasalnya Rusia sudah memiliki Prinsip Dasar Kebijakan Negara di Bidang Keamanan Informasi Internasional yang disahkan untuk 2020 nanti.

"Selain Rusia, sebelumnya kita sudah membahas masalah ini dengan Australia, India, kemudian Singapura. Indonesia akan banyak menimba pengalaman dengan negara-negara lain mengenai masalah cyber security, dan ini penting sekali," ujar Wiranto.
Simak : Bertemu Dubes Amerika Serikat, Ini yang Dibicarakan Wiranto

Delegasi Rusia sendiri dipimpin oleh Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia O.V. Khramov, didampingi Duta Besar Rusia Mikhail Galuzin, serta perwakilan lembaga terkait.

Pertemuan bilateral itu berlangsung cukup singkat, dan tak bisa diakses awak media.

Wiranto diagendakan bertemu pihak Rusia pada pukul 10.00 WIB. Dia sudah beranjak dari Sari Pan Pacific dengan mobil dinasnya sekitar pukul 10.30 WIB.

Wiranto sebelumnya telah menegaskan tahap akhir pembentukan BSN. "Lembaga yg ditunjuk sebagai embrio BSN adalah badan (Lembaga) Sandi Negara (supaya ada efisiensi. Jadi sudah ada kantor, sudah ada orang, sudah ada alat, tinggal kita tingkatkan," kata dia di Jakarta, 8 Februari 2017.
Baca juga : 2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas Sebanyak 64,4 Persen

Badan itu akan memayungi institusi siber yang sudah ada di pemerintahan, dan membantu mengawal berbagai objek vital yang terhubung dengan internet, seperti perbankan, kependudukan, hingga program pembangunan.

"Kalau tidak ada proteksi untuk mengatasi serangan siber berskala nasional dan internasional, kita akan banyak kerugian nanti," kata Wiranto.

YOHANES PASKALIS