Madura Jadi Daerah Percontohan Penanganan Konflik Sosial Pilkada  

Reporter

Rabu, 15 Maret 2017 06:38 WIB

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Bangkalan – Markas Besar Kepolisian RI mengirim tim dari Bagian Pengkajian Lingkungan, Biro Pengkajian dan Strategi, ke Madura. Tim yang dipimpin Komisaris Besar Anista Rumanujoyo, selaku kepala bagian, ini akan bertemu dengan empat Kapolres se-Madura, dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, sampai Bangkalan. Pertemuan yang digelar di ruang serbaguna Polres Bangkalan itu juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat di Bangkalan.

Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Anisullah M. Ridha mengatakan kedatangan tim Mabes Polri untuk mendata serta mengecek hal-hal yang berpotensi memicu konflik sosial di Madura, khususnya saat pilkada serentak pada 2018. Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan akan ikut pilkada serentak.

Baca juga: Soal Tolak Salat Jenazah, Sejarawan Sebut Bung Karno Pernah Murka

"Makanya kami undang sejumlah tokoh, termasuk ketua dewan, agar memberi masukan ke Mabes, apa saja yang bisa memicu konflik sosial," kata Anis, Selasa, 14 Maret 2017.

Pulau Madura, kata Anis, direkomendasikan oleh Polda Jawa Timur ke Mabes Polri sebagai contoh daerah di Jawa Timur yang bisa menangani dengan aman konflik sosial yang muncul saat pilkada. Menurut dia, selain memaparkan apa saja yang bisa memicu konflik sosial, Semua kapolres memaparkan penanganan konflik, bentuk kerja sama dengan pemda mengatasi konflik, juga apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik.

Salah satu cara yang biasa dilakukan Polres Bangkalan untuk menekan konflik pilkada adalah mendekati calon bupati dan meminta mereka bertarung secara adil. "Semua baik karena Madura menjadi contoh penanganan konflik sosial di Jawa Timur," ujar Anis.

Ditemui seusai pertemuan, Kabag Jianling Biro Jianstra Mabes Polri Komisaris Besar Anista Rumanojoyo menambahkan, inventarisasi potensi konflik sosial diperlukan sebagai bahan untuk Kapolri membuat keputusan penanganan konflik yang mungkin terjadi dalam pilkada serentak 2018. "Semua polda diberi tugas memetakan potensi konflik sosial di wilayahnya," tuturnya.

Baca juga: Telantarkan Sembilan Anjing, Eks Presiden Korea Selatan Digugat

Benarkah Madura jadi sampel daerah penanganan konflik sosial? Pria yang akrab disapa Yoyol hanya mengatakan pemetaan potensi konflik sosial pilkada tidak hanya di Madura. "Daerah lain di Jawa Timur juga kami petakan," kata Anista.

MUSTHOFA BISRI


Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Muhaimin Iskandar Sebut PKB Buka Pintu untuk Khofifah Daftar Pilkada Jawa Timur

3 jam lalu

Muhaimin Iskandar Sebut PKB Buka Pintu untuk Khofifah Daftar Pilkada Jawa Timur

PKB menyambut baik jika nantinya Khofifah mendaftar diri mengikuti seleksi internal di partai itu untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

9 jam lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

13 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

17 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya