Presiden Jokowi dan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menanam Pohon Ulin di halaman Istana Kepresidenan. (Istman/Tempo)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah menandatangani kesepakatan di bidang pencegahan kejahatan trans nasional.
Komitmen itu salah satu dari 11 kesepakatan yang dibuat di Istana Bogor, kemarin dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dengan perwakilan dari Arab Saudi. Baca : Setya Novanto Minta Raja Salman Ampuni TKI Bermasalah Hukum
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan pencegahan kejahatan trans nasional itu termasuk juga soal perdagangan dan penyelundupan manusia.
"Banyak WNI (warga negara Indonesia) yang jadi korban mulai meningkat di kawasan Timur Tengah," kata Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.
Kesepakatan pemberantasan perdagangan manusia dan perlindungan korban, menurut dia, sudah dilakukan sebelumnya dengan Uni Emirat Arab dua tahun lalu. Arrmanatha berharap kesepakatan itu bisa berlanjut ke negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya.
Lebih lanjut, Arrmanatha menyatakan upaya perlindungan terhadap para pekerja Indonesia di Arab Saudi akan terus ditingkatkan. Saat ini pola komunikasi yang dijalin antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sudah jauh membaik. "Komunikasi antara Kemenlu dan pihak di Arab Saudi yang bertanggung jawab soal hukum sudah berjalan baik," kata dia. Baca juga : Raja Arab ke DPR, Yusuf Mansur Bikin Live Facebook
Saat ini, ucap Arrmanatha, ada sekitar 800 ribu orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Ia tak memungkiri bila ada warga negara Indonesia yang terjerat persoalan hukum dan menjadi korban kejahatan.
Oleh sebab itu, dalam pertemuan dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta para pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan. "Ini yang dititipkan agar WNI yang kena masalah hukum diberi kemudahan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi," kata Arrmanatha.
