TEMPO.CO, Pekanbaru - Anggota Komisi VIII DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Desy Ratnasari meminta Dinas Sosial segera mengevaluasi perizinan pendirian yayasan yang mengelola panti asuhan dan jompo secara swasta. "Hendaknya Dinas Sosial lebih banyak meneliti, apakah benar ada pelaksanaannya," kata Desy, seusai mengunjungi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kamis, 9 Februari 2017.

Menurut Desy Ratnasari, hal tersebut perlu dilakukan secara berkala agar kasus penelantaran dan penganiayaan seperti yang terjadi di Yayasan Tunas Bangsa, Pekanbaru tidak terulang. "Tentunya ini dilakukan secara berkala agar kasus serupa tidak terulang," ujarnya.

Baca:
Balita Tewas Penuh Luka, Pemilik Panti Asuhan Jadi Tersangka
Kasus Panti Asuhan, Pemilik Pernah Dilaporkan Atas Penculikan Anak

Menurut Desy, kasus hukum Yayasan Tunas Bangsa tidak serta merta menjadi tanggung jawab dinas sosial lantaran yayasan tersebut dikelola secara swasta. Meski demikian, dia meminta Kementerian Sosial membantu mengelola panti yayasan Tunas Bangsa yang terlantar.

"Yang bisa dilakukan Kemensos adalah berusaha membantu mereka yang masih hidup dan panti yang terlantar dikelola oleh pemerintah," ujarnya.

Baca juga:
Kasus Panti Asuhan, Polisi Temukan 12 Anak di Persembunyian
Kasus Panti Asuhan, Pemilik Pernah Dilaporkan Atas ...

Desy Ratnasari bersama rombongan Komisi VIII yang membidangi urusan sosial mengunjungi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mempertanyakan penanganan kasus penganiayaan dan penelantaran di Panti Asuhan Tunas Bangsa, Pekanbaru.

Pertemuan bersama polisi berlangsug tertutup. Desy mengaku, kepolisian telah memaparkan segala proses hukum yang sedang berjalan. "Semoga cepat diselesaikan sehingga bisa segera dapat kepastian hukum," kata dia.

Desy Ratnasari menjelaskan, kasus Yayasan Tunas Bangsa ini menjadi catatan Komisi VIII untuk disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. "Kami akan sampaikan agar pendirian administrasi panti yang akan dioperasionalkan segera ditertibkan," ujarnya.

RIYAN NOFITRA

Simak: Cuti Ahok Habis, Kenapa Presiden Disebut Bisa Langgar UU?