TEMPO.CO, Kediri – Rencana Kementerian Agama melakukan standardisasi khatib atau penceramah salat Jumat menuai beragam reaksi. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai An’im Falahuddin Mahrus, menilai pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan ibadah.

Kecaman ini disampaikan Kiai An’im, yang juga putra pemimpin Lirboyo Kiai Mahrus Aly. Dia menilai standardisasi khatib ini merupakan bentuk intervensi negara terhadap kegiatan ibadah. “Negara sudah terlalu jauh turut campur,” kata Gus An’im—sapaan akrabnya—di Lirboyo, Rabu, 8 Februari 2017.

Menurut Gus An’im, urusan Khatib atau penceramah dengan umat merupakan prerogatif lembaga keagamaan. Hal itu juga merupakan wilayah manusia dengan Tuhannya atau Ubudiyah, yang tak bisa diatur oleh siapa pun, termasuk negara. Jika kemudian standardisasi diberlakukan kepada para penceramah, hal tersebut akan berpotensi menyempitkan ruang dakwah dan syiar agama.

Baca:
Soal Sertifikasi Khatib, Ini Sikap MUI Sumatera Utara
MUI Tak Keberatan Pemerintah Sertifikasi Khatib, Syaratnya..

Meski tak distandardisasi, Gus An’im meyakini ilmu yang diperoleh penceramah sudah sesuai dengan koridor rukun dan syariat. Sebab, rata-rata para penceramah ini sudah melalui pendidikan khusus yang diberikan calon khatib di tiap-tiap pondok pesantren. Standardisasi justru berpeluang membatasi jumlah pendakwah yang menjadi salah satu ujung tombak syiar agama Islam.

Tak hanya kalangan pesantren, pengurus masjid atau takmir pun menilai standardisasi tersebut tak perlu dilakukan. Menurut mereka, persoalan ini masuk di wilayah kepercayaan umat kepada pendakwah. Selama ini pengurus masjid juga tak asal-asalan dalam memilih pendakwah untuk memberikan materi ceramah dengan memilih khatib yang mumpuni. “Kalau distandardisasi, akan banyak surau atau masjid di kampung-kampung yang tak memiliki khatib,” kata Mustofa, takmir Masjid Al-Amin Kediri.

Di luar mereka, tak sedikit pula yang mendukung standardisasi tersebut. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar Aminuddin Fahruda menyebutkan standardisasi ini perlu untuk menjaga kualitas ceramah yang disampaikan. Apalagi belakangan tak sedikit laporan umat yang menyebut khatib tertentu memasukkan urusan politik dan SARA dengan keras dalam materi ceramah mereka. “Di masjid mereka justru memprovokasi umat,” kata Aminuddin.

Karena itu, ke depan, khatib seperti itu tidak akan ada lagi di tempat-tempat ibadah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sebab, bagaimanapun, masyarakat harus mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan apa pun.

Namun dia meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan standardisasi tersebut dengan melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi inilah yang seharusnya diberi kewenangan melakukan standardisasi khatib mereka.

HARI TRI WASONO