TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz mengharapkan rapat konsultasi antara DPR dengan tiga menteri koordinator dan menteri terkait lainnya, Rabu (15/1), bisa dilaksanakan. Demikian disampaikannya, seperti dikutip oleh Adi Sasono dan Marwah Daud Ibrahim, yang menemuinya di Istana Wakil Presiden, Selasa (14/1), terkait penyelenggaraan Silaturahmi Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Menurut Wapres, rapat konsultasi itu adalah sesuatu yang mendesak sehingga persoalan prosedural bisa dikesampingkan. Pengagendaan rapat konsultasi antara DPR dengan menteri, terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon, diputuskan dalam rapat paripurna Dewan, Senin (13/1). Pasalnya, dalam rapat itu, Dewan gagal mengambil sikap soal kenaikan itu. Karenanya sikap DPR tentang kenaikan itu akan diambil setelah diadakannya rapat konsultasi antar fraksi siang ini, dan dengan pemerintah besok. Sementara itu, pemerintah sendiri enggan menghadiri undangan DPR dengan alasan itu tidak dilakukan menurut prosedur dan tata tertib Dewan. Namun hari ini Wakil Presiden mengisyaratkan pendapat yang berseberangan dengan sikap pemerintah yang diputuskan dalam rapat kabinet terbatas kemarin. Hamzah berpendapat persoalan rakyat harus menjadi prioritas. "Dan saya berharap jalurnya tetap konstitusional, yang berarti melalui parlemen," kata Hamzah, seperti dikutip Marwah Daud. Dikatakan Wakil Presiden, keputusan soal kenaikan harga itu bukan persoalan akidah, melainkan duniawi. "Jadi apapun perkara dunia bisa diubah, bukan harga mati," kata Wakil Presiden, seperti dikutip oleh Adi Sasono. Adi Sasono sendiri mengatakan, apabila pemerintah bijaksana, maka undangan DPR itu adalah suatu prioritas. Alasannya, dialog itu adalah jalan keluar yang lebih sehat dan konstitusional. "Sebab kalau ada penolakan, nanti ada ketegangan baru. Ini bisa menimbulkan masalah baru, jadi harus kita hindarkan," kata dia. Di sisi lain, Marwah Daud yang juga adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, mengatakan bahwa ada pemikiran di jajaran Dewan yang akan mengaitkan penolakan pemerintah sebagai contemp of parlianment atau penghinaan terhadap parlemen. Alasannya, undangan itu diputuskan dalam sidang paripurna, yang merupakan mekanisme tertinggi dalam Dewan. Ketika ditanya apakah tidak ada kesempatan lain, sehingga rapat konsultasi itu dilaksanakan besok, Marwah menegaskan, persoalan kenaikan dan protes dari masyarakat adalah hal yang mendesak. Mengenai kemungkinan rapat itu dilangsungkan akhir bulan ini mengingat itu adalah jadual rapat konsultasi Presiden dengan DPR, Marwah menepisnya. "Kalau menko tidak bisa, ya Presiden dan Wakil Presiden yang datang," ujar dia. ICMI sendiri dalam kesempatan itu menyampaikan sikapnya bahwa pemerintah tidak boleh meremehkan keresahan yang kini terjadi di masyarakat akibat kenaikan harga yang serentak pada awal tahun ini. Organisasi ini berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan logika fiskal dan moneter dalam kebijakannya, namun juga memperhatikan logika masyarakat luas. Mengenai ajakan dialog dari DPR, ICMI berharap dialog itu bisa dilaksanakan untuk mengurangi tingkat radikalisasi di masyarakat. "Kita harus mencegah kekerasan sosial karena itu akan menyulitkan pemulihan ekonomi dan akan lebih sulit dikendalikan," kata Adi Sasono. Selain itu, ICMI memandang perlunya mengembangkan tradisi yang baik dalam melakukan sesuatu menurut konstitusi. ICMI berpendapat, DPR adalah lembaga yang tugasnya mengawasi sehingga pemerintah tidak perlu menolak ajakannya karena dikhawatirkan akan dianggap melecehkan lembaga legislatif itu. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)