Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara membuka data praktek jual-beli jabatan. Ini terkait dengan rilis KASN yang menaksir angka jual-beli jabatan mencapai Rp 35 triliun.
Menurut Tjahjo, jika KASN tidak bisa membuktikan angka tersebut, Komisi tidak bisa melakukan generalisasi adanya praktek tersebut. "Seperti angka Rp 35 triliun, sebutkan dong itu daerah mana dan siapa saja. Kalau tidak bisa kan tidak bisa digeneralisasi," kata Tjahjo di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.
Sebelumnya, KASN memperkirakan duit yang beredar dalam praktek jual-beli jabatan di pemerintahan daerah mencapai Rp 35 triliun. Kerugian negara diyakini lebih besar karena pejabat yang membayar mahar memotong anggaran perangkat daerah untuk mengembalikan modal.
Ketua KASN Sofian Effendi menilai, jual-beli jabatan telah lama terdengar ketika berada di Tim Independen Reformasi Birokrasi bentukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun lalu. Namun praktek ini terungkap setelah KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini, yang diduga menerima suap dari anak buahnya agar naik jabatan akhir 2016.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun menyayangkan informasi mengenai praktek jual-beli jabatan di pemerintahan daerah baru dibuka KASN. Agus mengatakan KPK dan KASN hingga saat ini belum menjalin kerja sama. "Seharusnya KASN beri tahu jauh-jauh hari. Ini meledak, baru mereka beri tahu kami," ujar Agus, pekan lalu.
