Fahri Hamzah Minta Kebijakan Donald Trump Diantisipasi

Reporter

Jumat, 20 Januari 2017 17:27 WIB

Ratusan massa melakukan aksi protes jelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump di luar Trump International Hotel and Tower di Columbus Circle, Manhattan, New York City, 19 Januari 2017. Presiden AS terpilih Donald Trump akan dilantik menjadi Presiden AS ke 45. Pelantikan akan dilakukan pada Jumat 20 Januari 2017 waktu setempat. REUTERS/Stephen Yang

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyarankan agar pemerintah membangun pabrik-pabrik untuk produksi keperluan dalam negeri.

"Saya sarankan semua barang yang kita impor dan itu sudah layak diproduksi dalam negeri, sudah harus ada pabriknya di Indonesia," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Baca:

Trump Jadi Presiden AS, Ini Mega Proyeknya di Indonesia
Jika Donald Trump Menang, Ini Program Kerja 100 Harinya



Ia pun menyarankan agar pemerintah berfokus untuk memulai pembenahan pada produksi kebutuhan pokok, terutama untuk produk pangan. Caranya, dengan membangun infrastruktur dan industri dasar pertanian dan industri pengolahannya. "Amerika itu sudah bolak-balik ke Mars untuk cari air dan tempat hidup baru. Kita ini masih ngeributin masalah harga cabe," ujar dia.

Fahri mempertanyakan kemampuan pemerintah yang tak kunjung bisa mengatasi masalah pangan. "Masa sih kita kehilangan akal untuk mengakhiri impor produk pangan?"

Baca juga: Ini Tokoh AS yang Akan Hadir dalam Pelantikan Trump



Donald Trump dan wakilnya, Mike Pence, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS. Pelantikan keduanya diperkirakan menelan biaya US$90 juta atau setara Rp1,2 triliun di Gedung Capitol Hill. Trump diyakini bakal mempengaruhi hubungan AS dan Indonesia.

Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera ini memprediksi Trump akan berfokus pada industri dalam negeri. Akibatnya, kebijakan Trump berpotensi memukul industri dalam negeri Indonesia. "Industri dalam negeri masih banyak yang menggunakan bahan baku impor," ujar dia.

ARKHELAUS W

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

23 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

2 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

3 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya