TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengkritik anggaran untuk perjalanan dinas pejabat dalam APBD 2017 Riau sebesar Rp514 miliar. Pemerintah Riau dinilai tidak menunjukkan semangat efisiensi anggaran pemerintah di tengah lemahnya perekonomian dan keuangan daerah.

"Pemerintah daerah kesulitan anggaran, Pemerintah Provinsi Riau malah menunjukkan perencanaan anggaran yang boros untuk 2017," kata Koordinator Fitra Riau, Usman, Kamis, 19 Januari 2017.

Menurut Usman, dalam anggaran sebesar Rp514 miliar itu terdapat Rp174,7 miliar digunakan untuk belanja perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau. Rinciannya Rp56,8 miliar untuk kunjungan kerja dalam maupun luar negeri, kunjungan kerja alat kelengkapan dewan Rp58,5 miliar dan kegiatan reses dewan Rp30,4 miliar.

Baca:
2017, Anggaran Belanja Terbesar Surabaya untuk Pendidikan
2017, Anggaran Belanja Pegawai di Bawah 50 Persen

Parahnya lagi kata Usman, terdapat biaya kunjungan kerja luar negeri pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp28,8 miliar, jauh lebih tinggi dari anggaran tahun lalu sebesar Rp12,7 miliar. Dari pengalaman sebelumnya, Fitra menilai kegiatan kunjungan kerja dewan baik luar maupun dalam negeri tidak berdampak pada perbaikan kinerja dewan untuk kesejahteraan masyarakat. "Selama tiga tahun terakhir, tidak terlihat sama sekali hasil yang dibawa pulang oleh anggota dewan selain foya-foya di luar negeri."

Pemborosan juga terdapat pada belanja kebutuhan dua orang pejabat tinggi Riau Gubernur dan wakilnya yang dianggarakan Rp13,5 miliar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai perjalanan dinas sebesar Rp3,6 miliar, makan minum Rp7,1 miliar, pelayanan rumah tangga Rp2,2 miliar dan pakaian dinas Rp622 juta. "Parahnya, Pemerintah Riau tetap menganggarkan belanja untuk wakil gubernur, padahal hingga kini jabatan itu masih kosong."

Fitra menilai pemborosan anggaran bertolakbelakang dengan kondisi 12 kabupaten/kota di Riau yang saat ini kesulitan keuangan. Akibatnya program pembangunan dan pelayanan sosial di beberapa daerah terpaksa ditunda. Beberapa daerah telah merumahkan tenaga honorer karena tidak sanggup membayar gaji. "Ini berpotensi akan menambah jumlah penganguran."

Usman menyarankan Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengevaluasi perencanaan anggaran APBD tahun 2017. Ia meminta Pemerintah Riau memperketat anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak perlu dilaksanakan pada tahun ini. "Gubenur Riau harus merombak anggaran yang boros untuk anggaran-anggaran yang lebih dibutuhkan publik."

RIYAN NOFITRA