BRR Kekurangan Dana US $ 1,1 Miliar

Reporter

Editor

Senin, 28 Agustus 2006 22:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Deputi Keuangan dan Pendanaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Amin Subekti mengatakan lembaganya kekurangan dana sekitar US $ 1,1 miliar. Dana itu untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan Nias seperti membangun 128 ribu rumah baru dan 85 ribu perbaikan rumah lama.“Kami sedang mengusahakan dana baru melalui bantuan asing (grand). Yang jelas kami tidak mengambil utang,” kata Amin di kantor BRR Jakarta, Senin.Menurut dia, total dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh mencapai US $ 6 miliar, sedangkan dana yang tersedia saat ini sebesar US $ 4,9 miliar yang terdiri dari US $ 2,1 miliar bersumber dari APBN dan US $ 2,8 miliar dari dana asing.Amin merinci, alokasi APBN 2005 untuk BRR sebesar Rp 3,9 triliun yang penyerapannya sampai April 2006 sebesar 62,5 persennya atau Rp 2,4 triliun.Sedangkan untuk APBN 2006, BRR mendapat alokasi APBN sebesar Rp 9,6 triliun dan baru cair sekitar tiga persen saja. “Kalau dana itu tidak terserap, maka harus dikembalikan lagi ke Departemen Keuangan pada akhir tahun anggaran,” ujarnya.Sementara itu untuk APBN 2007, rencananya BRR akan mengajukan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun.Rini Kustiani

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

2 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

2 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

3 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

3 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

3 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

7 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

7 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

8 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

8 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya