TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bereaksi keras atas kondisi penduduk etnis Islam Rohingya di Myanmar belakangan ini. Desa-desa di sana diserang oleh pihak militer Myanmar, puluhan orang tewas.
Menurut PBNU, muslim Rohingya makin terjepit karena kebijakan pemerintah Myanmar. Di beberapa titik di Negara Bagian Rakhine, aksi militer Myanmar menyebabkan korban berjatuhan. “Militer tidak dibenarkan menyerang sipil dan mencederai hak-hak dasar muslim Rohingya,” begitu pernyataan sikap PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada Senin, 21 November 2016.
Ada tujuh poin pernyataan sikap PBNU soal Rohingya ini. Pertama, PBNU mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai kemanusiaan. Kedua, PBNU menyatakan Islam mengutuk kekerasan. PBNU berpendapat umat Islam umumnya ikut merasakan kepedihan yang sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar.
Ketiga, PBNU mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk proaktif melawan segala bentuk kekerasan. “Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuat tenaga guna menciptakan upaya perdamaian dan harmoni.
Mereka juga mengajak seluruh umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa. “NU mendesak pihak-pihak terkait, terutama komunitas internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar.”
Berikutnya, PBNU mendesak ASEAN mengambil sikap dan langkah konkret, khususnya terhadap pemerintah Myanmar, agar segera mengakui status kewarganegaraan muslim Rohingya. PBNU juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas tak asasi manusia di Myanmar.
