TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak diam diri menyaksikan kondisi muslim Rohingya di Myanmar. "Kami memantau dari dekat semua perkembangan di Rakhine State (negara bagian Rakhine). Kami juga menyampaikan keprihatinan terhadap situasi keamanan," ujar Retno setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin, 21 November 2016.

Retno tetap memantau situasi Rohingya, apalagi telah beredar foto-foto di media sosial yang menunjukkan Rohingnya di Myanmar dalam kondisi mengenaskan. Retno melanjutkan, pihaknya masih mengklarifikasi kabar Rohingya yang beredar tersebut. Menurut Retno, tidak elok jika pemerintah Indonesia bersikap reaktif tanpa mengetahui kondisi sebenarnya.

Baca:
Operasi Militer: 70 Rohingya Tewas, 1.250 Rumah Dihancurkan
Militer Filipina: Penculik 2 WNI Masuk Markas Abu Sayyaf
Pria Bakar Diri di Australia Pengungsi Rohingya, Myanmar

Sebelumnya, Human Rights Watch mengidentifikasi 430 bangunan rusak di tiga desa di bagian utara distrik Maungdaw. Identifikasi itu didasarkan atas analisis dari rekaman gambar satelit dengan resolusi sangat tinggi pada 22 Oktober, 3 November, dan 10 November 2016 pagi hari. Dalam laporan itu, 85 bangunan dirusak di desa Pyaung Pyit, 245 di Kyet Yoe Pyin, dan 100 di Wa Peik.

Menurut Retno, Indonesia tidak mau gembar-gembor dalam menjalankan hubungan diplomasi dengan Myanmar terkait dengan Rohingya. "Bukan berarti diplomasi kami enggak jalan. Diplomasi kita jalan secara konsisten untuk membangun Rakhine State secara inklusif," ujar Retno.

Selain pemantauan, Retno mengatakan sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk negara bagian Rakhine. Misalnya, menemui langsung masyarakat setempat serta menyediakan fasilitas umum bagi mereka, seperti sekolah.

"Kami pernah kerja sama dengan pemerintah dan komunitas setempat untuk membangun 4 sekolah," ujar Retno.

Langkah lainnya, kata Retno, lebih ke arah diplomasi. Dia mencontohkan, dengan pemerintah Myanmar, sudah 10 kali Indonesia melakukan kerja sama dalam hal capacity building terkait dengan isu good governance, demokrasi, HAM, serta desentralisasi.

"Kami bagi informasi bahwa Indonesia pernah menghadapi situasi serupa, tapi kami bisa bertransformasi menjadi negara yang demokratis," kata Retno.

ISTMAN MP