Sejumlah tarian adat dari seluruh Indonesia dipersembahkan di depan ratusan mahasiswa dalam Apel Kebangsaan Mahasiswa Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, 3 November 2016. Upacara ini guna menyerukan kedamaian di Indonesia terkait adanya rencana demonstrasi pada Jumat (4/11) di Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta polisi tidak menimbulkan kegaduhan dengan menyatakan ada makar terhadap Presiden Joko Widodo dalam rencana demonstrasi 25 November 2016. Menurut dia, bila polisi menduga ada pihak yang mengganggu keamanan negara, tidak perlu berwacana. "Langsung saja ambil tindakan," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 21 November 2016.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan bila polisi hanya berwacana tapi tidak dapat membuktikannya, akan memberi efek buruk terhadap kepercayaan publik. Menurut dia, polisi tetap harus memberi ruang kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. Polisi juga harus menjaga keamanan mereka. "Siapa pun masyarakatnya, itu tanggung jawab Polri."
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyebut ada agenda lain di balik rencana unjuk rasa 25 November mendatang. Diduga ada kelompok yang ingin masuk dan menduduki Dewan Perwakilan Rakyat.
Tito menegaskan perbuatan ini termasuk melanggar hukum. Bila berniat menggulingkan pemerintahan, itu tergolong makar.
Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, ada sejumlah pertemuan-pertemuan antartokoh dari beberapa kelompok masyarakat untuk menggerakkan massa dan menggulingkan pemerintah Presiden Joko Widodo.
