TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertanyakan pihak-pihak yang mempermasalahkan rencana unjuk rasa organisasi massa pada 4 November mendatang.

Menurut Prabowo, demonstrasi adalah hak konstitusi setiap warga negara. "Jadi kenapa yang dipermasalahkan demonstran? Ya, kan. Kenapa terjadi demonstrasi? Kalau rakyat merasa aspirasinya tidak didengar pemerintah, ya, turun ke jalan," ucapnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2016.

Sebelumnya, beberapa ormas Islam berencana menggelar demonstrasi pada 4 November. Ini dipicu ucapan calon inkumben Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Front Pembela Islam menilai Ahok menistakan agama karena meminta warga jangan mau dibohongi orang menggunakan Surat Al-Maidah, yang ditafsirkan soal pemilihan pemimpin nonmuslim.

Baca Juga: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Kementerian Agama; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama; serta Majelis Ulama Indonesia di Istana Kepresidenan pada Selasa, 1 November 2016. Ada kekhawatiran unjuk rasa itu ditunggangi pihak ketiga dan tidak akan usai kalau proses hukum soal dugaan penistaan agama oleh Ahok tak dituntaskan.

Prabowo menilai permasalahan ini sudah menyangkut perasaan hati umat Islam. "Ini harus dijawab melalui kesejukan kearifan dan saya terus-menerus memberi saran kepada pemerintah karena saya ingin keadaan yang baik."

Simak: MUI: Jokowi Perintahkan Polisi Proses Hukum Ahok

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman memperingatkan dinamika ini harus disikapi secara proporsional. Ia mengimbau para demonstran pada 4 November menaati peraturan. "Silakan Anda ambil hak Anda, tapi jangan langgar konstitusi dan hukum. Karena itu, kita sepakat sama-sama menjaga ketertiban, jangan sampai ada anarkisme," ucapnya.

ARKHELAUS W. | ISTMAN MP