Istri dan Keponakan Bupati Ini Kompak Ikut Pilkada

Reporter

Senin, 26 September 2016 02:49 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan perebutan kursi Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, akan menghadapkan keluarga bupati yang berkuasa sekarang dengan dua penantangnya. Keluarga bupati itu adalah sang istri sebagai calon bupati dan keponakannya sebagai calon wakil bupati.

Hasanuddin Murad tidak bisa lagi maju dalam pemilihan karena sudah dua periode menjadi Bupati Barito Kuala, yakni pada 2007-2012 dan 2012-2017. Istrinya, Noormiliyani A.S., yang kini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, maju dalam pemilihan dengan menggandeng keponakan sendiri, Rahmadian Noor—yang juga anggota DPRD Barito Kuala.

Dua pasangan lain adalah Hasan Ismail-Fahrin Nizar dan Bahrian Noor-Suwandi. Noormiliyani-Rahmadian diusung Partai Golkar. Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Bahrian-Suwandi. Adapun koalisi gemuk partai parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura, bersepakat mengusung Hasan-Fahrin.

Rahmadian mengakui bahwa dia adalah keponakan Hasanuddin. "Ibu saya, Hajah Mawarti, adalah kakak kandung Pak Hasanuddin,” katanya kepada Tempo, Minggu, 25 September 2016.

Rahmadian mengklaim Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengusung dia dan Noormiliyani berdasarkan petunjuk pelaksana penetapan pasangan calon kepala daerah. Dari empat kali survei yang dihelat tiga lembaga independen, kata Rahmadian, elektabilitas dan popularitas dia dan Noormiliyani konsisten di urutan pertama dan kedua.

“Pak Setya Novanto komitmen mengusung pasangan calon berdasarkan elektabilitas tertinggi dan prioritas kader Partai Golkar. Kebetulan saya dan Ibu (Noormiliyani) kader Golkar,” tuturnya.

Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Gazali Rahman, mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberi ruang bagi hubungan kekeluargaan untuk mencalonkan diri karena hak politik setiap warga negara. Tapi Gazali mengingatkan bahwa sikap semacam ini cenderung membangun dinasti politik dan kurang beretika.

“Sah-sah saja, tapi tidak menyehatkan perkembangan demokrasi itu sendiri. Ini gejala menuju dinasti politik karena periode sebelumnya suami beliau (Bupati Hasanuddin),” ujarnya.

“Kemungkinan masih kuat (Noormiliyani dan Rahmadian Noor) ini. Di Batola, pemilih dari kelas sosial menengah ke bawah masih banyak daripada kelas menengah atas,” katanya.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita lainnya:
Siapa Lawan Berat Ahok-Djarot? Ini Perhitungan PDIP
Kondisi Kesehatan yang Bisa Menggagalkan Calon dalam Pilkada DKI
Mengejutkan, Gadis Ini Berkedip Setelah 300 Tahun Kematiannya

Berita terkait

Gowes Nusantara di Barito Kuala Dihadiri Menpora

20 Juli 2019

Gowes Nusantara di Barito Kuala Dihadiri Menpora

Acara Gowes Nusantara di Barito Kuala, Kalsel terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.

Baca Selengkapnya

Bupati Terpilih Barito Kuala Diperiksa Kejati Kalimantan Selatan  

19 Juli 2017

Bupati Terpilih Barito Kuala Diperiksa Kejati Kalimantan Selatan  

Kejati Kalimantan Selatan memeriksa Bupati terpilih Barito Kuala, Noormiliyani Aberani Sulaiman, dalam kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kalsel.

Baca Selengkapnya

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.

Baca Selengkapnya

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.

Baca Selengkapnya