Mantan Ajudan JK Ini Dinilai Tepat Jadi Wakapolri  

Reporter

Senin, 5 September 2016 16:44 WIB

Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel (tengah), Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Syafruddin berfoto bersama para mantan Kepala Polri di acara Dies Natalis PTIK ke 70 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, 17 Juni 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai Komisaris Jenderal Syafruddin tepat menjadi Wakil Kepala Polri. Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu tergolong cukup bagus dari beberapa nama jenderal bintang tiga lain.

“Sering menjembatani Polri dengan DPR," kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.

Posisi Wakil Kepala Polri kosong seiring dengan penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

Baca: Ini Dua Nama Calon Wakapolri Pengganti Budi Gunawan

Menurut Bambang, Syafrudin juga memiliki jaringan politik yang cukup luas. Sebab, ia pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dekat dengan partai politik. "Menurut saya, dia tepat mendampingi Tito menjaga hubungan senioritas di Polri, juga menjaga hubungan dengan parlemen," ujarnya.

Ihwal penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, Bambang menyatakan tak ada alasan meragukannya. Dia juga menilai Budi tak akan menemui hambatan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BIN. “Kerja BIN mengkoordinasi deteksi dini terhadap kegiatan yang kontra terhadap keamanan nasional," ucapnya.

Baca: Budi Gunawan Jadi Kepala BIN, Peneliti UGM: Jokowi Cari Aman

Budi Gunawan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Presiden Jokowi, menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menunjuk BG dengan alasan regenerasi.

Setelah menerima surat penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, DPR menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Budi pada Rabu, 7 September 2016.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

2 jam lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

11 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

11 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

20 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya