Petugas Tax Amnesty Dilarang Gunakan Ponsel Berkamera

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 23 Agustus 2016 11:56 WIB

Dua pengusaha berusaha berfoto selfie dengan latar belakang presiden Joko Widodo usai sosialisasi Tax Amnesty di Semarang, 9 Agustus 2016. Sebanyak 2.500 pengusaha yang datang mencoba berfoto bersama dengan presiden Jokowi. Budi Purwanto

TEMPO.CO, Manado - Sebanyak 45 warga Sulawesi Utara hingga Senin, 22 Agustus 2016, mengikuti program tax amnesty, yakni kebijakan pengampunan pajak dari pemerintah. Nilai tebusan yang telah dibayarkan sudah mencapai Rp 4,68 milliar.

Data ini berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Gorontalo-Maluku Utara (Suluttenggomalut). "Kemungkinan bertambah," kata Kepala Seksi Bimbingan, Pelayanan, dan Konsultasi Kanwil DJP Suluttenggomalut, Sumin, Selasa, 23 Agustus 2016.

Ia tak menyebutkan rata-rata nilai tebusan per individu. "Untuk nilai tebusan itu bervariasi, karena ada perhitungannya. Tapi yang pasti, mudah-mudahan target kita bisa terpenuhi secara nasional," kata Sumin.

Humas DJP Kanwil Suluttenggomalut James Wayong mengatakan pihaknya tidak boleh membeberkan data apa pun terkait dengan pelapor yang mengikuti pengampunan itu. Semua proses, katanya, berlangsung rahasia.

Menurut dia, para karyawan pajak yang menerima laporan masyarakat dijaga ekstra ketat demi kerahasiaan. Bahkan karyawan itu dilarang menggunakan telepon seluler dengan kamera atau fasilitas lain. Mereka hanya dibolehkan menggunakan telepon seluler yang hanya bisa untuk SMS atau telepon saja.

"Jadi ini benar-benar dirahasiakan. Dan saya juga sampaikan, persoalan tax amnesty ini benar-benar sesuatu yang spesial, karena presiden saja melakukan sosialisasi peraturan ini," kata Wayong.

ISA ANSHAR JUSUF

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

10 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

40 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya