TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana.
"Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sampai terpengaruh dengan isu terorisme," ucap Wiranto di kantornya, Senin, 22 Agustus 2016.
Sistem pengawasan yang dimaksud Wiranto tak hanya berbentuk pemisahan atau pembatasan ruang bagi para napi di LP. Pengawasan itu, menurut dia, cenderung berupa pendekatan dan pembinaan terhadap napi agar tak terpengaruh isu terorisme.
Hal serupa diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Menurut Suhardi, LP adalah salah satu “kantong” radikalisme yang harus diawasi.
"Napi (kasus terorisme) yang sudah keluar (LP) dan yang di dalam perlu kita petakan kembali. Mereka harus kita sentuh, jangan dibiarkan," ujar Suhardi seusai rapat terbatas di kantor Wiranto, Senin siang.
Deteksi terhadap potensi terorisme, tutur Suhardi, memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat.
Suhardi pun sempat menyampaikan rencana pemerintah membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga yang fokus menangani terorisme. Satgas tersebut dinamai Task Force.
Tugas Task Force, kata Suhardi, mulai merumuskan pola penanggulangan teroris yang sejalan dengan program deradikalisasi hingga mengkaji modus radikalisme yang selama ini muncul.
"Antisipasinya tidak hanya bisa dilakukan oleh BNPT. Dibutuhkan sinergitas dengan kementerian dan lembaga lain," ujar Suhardi.
