Sebanyak 409 mahasiswa baru Univeristas Negeri Makassar (UNM) yang lulus melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) program Bidik Misi, kini menjalani tahapan verifikasi berkas dan wawancara.Komunika Online.
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim memastikan anggaran prioritas di kementeriannya tidak akan berkurang menyusul rencana pemerintah memangkas sebagian anggaran di kementerian/lembaga. Anggaran prioritas yang dimaksud antara lain beasiswa bagi dosen dan mahasiswa. “Anggaran prioritas nasional kami amankan,” ucapnya di kantornya, Rabu, 17 Agustus 2016.
Ainun mengatakan anggaran untuk beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa tidak akan dipotong. Anggaran untuk Bidik Misi justru akan diupayakan bertambah setiap tahun. Menurut dia, tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk 75 ribu mahasiswa.
Menurut Ainun, penerima Bidik Misi tidak hanya berasal dari perguruan tinggi berstatus negeri. Perguruan tinggi swasta juga menjadi target pemberian beasiswa tersebut. Jumlah anggaran Bidik Misi untuk setiap mahasiswa diperkirakan rata-rata Rp 12 juta.
Ainun berujar, syarat penerima beasiswa Bidik Misi tidak berubah. Penerima adalah mahasiswa yang tergolong memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, mereka harus memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai dan prestasi nonakademik. "Setiap tahun akan ada survei bagi calon penerima, agar target penerima beasiswa tepat sasaran," tuturnya.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad mengatakan program Bidik Misi akan terus berlanjut. Tidak hanya jumlah penerimanya yang ditambah, jumlah kampus penerima pun akan ditambah. "Idealnya, penerima beasiswa Bidik Misi minimal berjumlah 20 persen dari total mahasiswa di setiap kampus penerima beasiswa," katanya.
Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren
23 September 2022
Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren
HNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.