Deddy Mizwar Akan Teliti Penambangan di Karst Pangkalan

Reporter

Minggu, 7 Agustus 2016 17:41 WIB

Sejumlah penambang batu kapur berusaha menjatuhkan bongkahan kapur di kawasan karst di Desa Tamansari, Karawang, Jawa barat (20/8). Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, beberapa waktu lalu resmi menutup lokasi penambangan yang tidak memiliki izin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Karawang - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan akan meneliti adanya dugaan penambangan di Karst Pangkalan. Aktivitas penambangan karst di Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, kembali berjalan, padahal sudah ditutup pada saat operasi bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada 3 September 2014.

"Iya saya sudah dapat kabar ada aktivitas penambangan lagi di sana. Nanti kita akan coba sidik lagi, meneliti lagi, apakah penambangan yang terjadi saat ini di zona yang tepat, karena setahu saya sampai saat ini belum ada izin eksploitasi di sana," ujar Deddy, saat ditemui di acara kongres sungai Jawa Barat ke-I di Kampung Budaya, Kabupaten Karawang, Sabtu, 6 Agustus 2016.

Tempo tiga kali menyambangi lokasi penambangan di Desa Tamansari. Pada 30 Juni 2016 lalu, berseliweran truk dan mobil pick up mengangkut batu kapur di lokasi tambang. Terlihat dua backhoe mengeruk bukit kapur. Bahkan menjelang sore, dua kali Tempo mendengar dentuman seperti suara ledakan dinamit.

Berdasarkan penelusuran, pihak yang memulai lagi penambangan di Pangkalan adalah PT. Mas Putih Belitung. Tempo mendapat salinan surat permohonan izin, yang ditujukan PT. Mas Putih Belitung kepada Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.

Surat dengan nomor 027.MPB-Jkt/SM-KRW/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 itu ditandatangani oleh Fredy Chandra, Direktur PT Mas Putih Belitung. Selain kepada kepala desa, surat itu ditembuskan kepada Kepala Kepolisian sektor Pangkalan, Kabupaten Karawang.

Dalam surat itu, PT. Mas Putih Belitung mengklaim telah mendapat surat Izin Usaha Penambangan Eksplorasi nomor 340/Kep.59.BPMPT/2016 tertanggal 13 Januari 2016 dan Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas nama PT Mas Putih Belitung Nomor 540/Kep.13/10.1.02.0/BPMPT/2016 tertanggal 9 Juni 2016 di lahan seluas 46,4 hektare yang berlokasi di Desa Tamansari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Lewat surat itu, PT Mas Putih Belitung memberitahu Kepala Desa Tamansari bahwa perusahaan itu akan melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang betalamat di Jakarta itu juga berjanji kegiatan sumur uji yang mereka lakukan tidak akan melewati batas yang telah ditentukan dari izin yang mereka peroleh.

Deddy Mizwar menyatakan akan meneliti dugaan eksploitasi yang dilakukan PT Mas Putih Belitung di Pangkalan. "Provinsi Jawa Barat melum mengeluarkan satu pun izin eksploitasi di Pangkalan. Jadi kalau ada eksploitasi, pasti melanggar. Itu baru izin eksplorasi," kata dia.

Eksploitasi yang dimaksud Deddy adalah aktivitas tambang, mengambil batu kapur di gunung. Adapun eksplorasi adalah pencarian sumber daya alam sebelum aktivitas tambang dilakukan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Provinsi Jawa Barat, Anang Sudharna meragukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diperoleh PT Mas Putih Belitung. "Izin Penambangan mereka mana? Enggak ada. Jadi penambangan yang terjadi di Pangkalan saat ini adalah ilegal," kata Anang saat ditemui di sela acara kongres sungai Jawa Barat ke-I di Kampung Budaya, Kabupaten Karawang, Sabtu, 6 Agustus 2016.

Anang mengaku masih akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait penambangan di Pangkalan. "Saya selaku ketua satgas lingkungan bertumpu pada penyidik Polda. Kami akan rapatkan masalah ini hari Senin, 8 Agustus nanti," ujarnya.

HISYAM LUTHFIANA

Berita terkait

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 hari lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

2 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

5 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

5 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

7 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

10 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

13 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

15 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

31 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

32 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya