Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Washington- Juru bicara Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anna Richey-Allen, menyorot secara khusus tentang terpilihnya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Ia juga menyampaikan harapan negaranya untuk bisa melanjutkan kerja sama strategis dengan Indonesia setelah perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Rabu kemarin. “Kami melihat pengumuman 12 menteri baru Indonesia. AS mengharapkan peningkatan kemitraan strategis antarkedua negara (Indonesia dan AS), serta promosi atas kepentingan kita bersama,” ujar Richey-Allen lewat keterangan tertulis Kemlu Amerika, Kamis, 28 Juli 2016. BACA: Ditolak Aktivis HAM, Wiranto: Sudah Biasa
Richey-Allen menegaskan komitmen Amerika untuk mempererat bilateral Indonesia dan Amerika, yang didasari kepentingan dan minat bersama. Amerika, menurut dia, hanya fokus pada pertumbuhan kerja sama kedua negara. “Komposisi kabinet adalah urusan Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia,” kata Richey-Allen.
Dia pun menyampaikan poin khusus yang berkenaan dengan penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Keputusan itu sempat diprotes, khususnya oleh para aktivis hak asasi manusia, karena Wiranto dianggap bertanggung jawab terhadap sejumlah pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. BACA: Kontras: Wiranto Bertanggung Jawab Kasus Pelanggaran HAM
“Kami menyadari adanya dugaan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia, saat Wiranto menjabat panglima angkatan bersenjata. Perlindungan HAM adalah landasan kebijakan luar negeri AS. Kami akan terus membahas pentingnya penyelesaian, dan pemenuhan tanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu,” kata Richey-Allen.
Terdapat sembilan menteri baru dan empat menteri yang digeser dalam kabinet Jokowi. Penunjukan Wiranto diprotes karena dia disebut bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran hak asasi, antara lain penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti dan Semanggi, juga penghilangan aktivis.
