TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan terbaru, Sri Mulyani, mengaku merasa terhormat diminta kembali menjadi anggota kabinet oleh Presiden Joko Widodo. "Saya merasa terhormat diminta kembali. Saya siap bekerjasama dengan menteri lainnya di sisa masa jabatan kabinet ini. Semoga target pemerintah bisa tercapai," kata Sri Mulyani.
Kasus Century bakal menjadi satu masalah yang menghambatnya. Terakhir kali, Sri Mulyani menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada bulan Mei 2014. Ia dimintai keterangan atas tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.
Perempuan yang pernah dinobatkan sebagai Wanita Berpengaruh di Asia oleh Forbes sebagai wanita berpengaruh di Asia ini beralasan keputusan menyatakan sikapnya dalam kasus Century didasari krisis dunia yang terjadi pada waktu itu agar tak sampai merembet ke Indonesia. "Pada saat kita mengahadapi krisis, ada potensi krisis di sektor perbankan, jika ada bank yang gagal maka ditangani Lembaga Penjamin Simpanan," kata dia ketika bersaksi.
Kini di Kabinet Kerja, tekanan politik ke Sri Mulyani sudah tak seperti awal pemerintahan Joko Widodo. Berikut alasannya:
1. Kekuatan Koalisi Mengecil
Pada awal terpilihnya presiden Joko Widodo, Koalisi Merah Putih lebih kuat dibanding partai pendukung pemerintah. Koalisi Indonesia Hebat hanya mempunyai dukungan 207 kursi di DPR. Dukungan 36,9 persen itu jauh lebih kecil dibanding kursi Koalisi Merah Putih, 353 kursi atau 63,1 persen.
Ketika itu Presiden Joko Widodo tak memilih Sri Mulyani dalam Kabinet Kerja. Meskipun, nama Sri Mulyani sempat muncul dalam bursa menteri Jokowi. Pada awal Oktober 2014 berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Sri Mulyani sudah bertemu Jokowi, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri.
Ketika ditanya mengenai pertemuan itu, Jokowi hanya tersenyum. "Nanti saja," kata dia kepada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 9 Oktober 2014.
Peta politik di parlemen sudah berubah. Partai politik yang berseberangan dengan Jokowi sudah mulai merapat seperti Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Jokowi bisa menjadi aman dengan komposisi kursi di DPR yang mendukungnya. Koalisi Indonesia Hebat ditambah partai baru pendukung Jokowi menjadi 386 kursi atau 68,9 persen. Sedangkan Koalisi Merah Putih hanya 174 kursi atau 31,1 persen.
Kalaupun kasus Century dikaitkan dengan Sri Mulyani, Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi dipastikan tak ikut membahas. Praktis kubu Koalisi Merah Putih hanya memiliki 113 kursi saja.
2. Aburizal Bakrie Bukan Ketua Umum Golkar
Di medio 2008, Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie mempertontonkan ketidakserasian. Beberapa masalah menjadi ramai pada waktu itu. Soal Lapindo, Sri Mulyani membuat kebijakan keras. Selaku Menteri Keuangan ia sempat menolak dana APBN 2006 dan 2007 dipakai untuk menanggulangi semburan lumpur itu.
Bukan itu saja, enam perusahaan Bakrie sempat disuspensi hampir sebulan oleh Sri Mulyani. Soal lain saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Sri Mulyani meminta seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara.
Toh Sri Mulyani kandas dan memilih mundur pada Mei 2010. Dia mengungkapkan alasanya ketika memberikan kuliah umum bertajuk Kebijakan Publik dan Etika Publik di Ritz-Carlton. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan,” kata dia. “Orang bilang kartel (politik), saya bilang itu kawin.”
Berbeda dengan kondisi sekarang, konflik Partai Golkar yang berlarut-larut akhirnya melengserkan Aburizal Bakrie, seterunya dari pucuk pimpinan partai beringin.
EVAN (PDAT) | Sumber Diolah Tempo
Berita terkait
Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret
23 menit lalu
Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN
20 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
1 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
1 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
1 hari lalu
Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.
Baca SelengkapnyaSektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
2 hari lalu
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
3 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
4 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
4 hari lalu
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Baca Selengkapnya