Cerita Pejabat Yogya Soal Sistem Baru Jokowi: Rapat Munyer-munyer  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Selasa, 12 Juli 2016 18:29 WIB

Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak paham dengan sistem baru yang diminta Presiden Joko Widodo diterapkan dalam penyusunan rencana kerja. Padahal ada 257 program rencana kerja Pemda DIY 2017 yang harus disusun.

“Rapat ping telu mung munyer-munyer saja (rapat tiga kali muter-muter saja). Anak buahnya ora mudheng terus (tidak paham terus). Bingung, to?” kata Pelaksana tugas Sekretaris Daerah DIY, Rani Sjamsinarsi, setelah memimpin rapat penyusunan RKPD 2017 di kantornya, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 12 Juli 2016.

Presiden menginstruksikan pemerintah daerah mengganti sistem penyusunan rencana kerja, dari sistem yang disebut money follow function menjadi sistem money follow program. Penyusunan RKPD dengan sistem money follow function didasarkan pada penyusunan program yang dilakukan tiap instansi berdasarkan fungsinya.

Sementara itu, sistem money follow program didasarkan pada program yang benar, terukur, dan langsung menyelesaikan persoalan induk. Money follow program sering disebut tematik, integratif, dan spasial. “Integrasi antarprogram alias keroyokan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto.

Persoalannya, menurut Rani Sjamsinarsi, saat ini sudah masuk tahun terakhir rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Artinya, pemerintah DIY harus mengejar tercapainya target akhir tahun. “Merevisi RPJMD enggak mungkin,” kata Rani.

Salah satu solusi untuk mengejar target melalui money follow program adalah dengan menghilangkan kegiatan yang tidak menunjang secara langsung. Rani mencontohkan program pendidikan dasar 9 tahun yang pelaksanaannya sudah mencapai 100 persen sejak 2013. “Kalau ada program peningkatan harus di-del (delete) dulu,” ucapnya.

Beberapa program besar yang belum selesai, menurut Tavip, ialah pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo yang terkatung-katung, pembangunan jalan jalur lintas selatan (JJLS), dan penyelesaian gedung perpustakaan terpadu. “Pelabuhan sekarang sedang review DED (detail engineering design). Hasilnya belum bisa diproyeksikan,” kata Tavip.


PITO AGUSTIN RUDIANA




Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

13 jam lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

4 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

8 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

9 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

10 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Cerita dari Kampung Arab Kini

13 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

16 hari lalu

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi

Baca Selengkapnya