Empat Warga Negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf turun dari pesawat Boeing 737 TNI AU di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2016. Keempat WNI merupakan Anak Buah Kapal dari Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi dibajak kelompok yang diduga kuat jaringan Abu Sayyaf pada 16 April 2016, saat melintas di perairan perbatasan Malaysia-Filipina. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menyatakan pasukannya tak akan bergerak masuk teritori Filipina untuk membebaskan tujuh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf tanpa kesepakatan resmi. Namun dia memastikan TNI siap melakukan upaya penyelamatan.
“Kalau ada perintah dari Presiden untuk berangkat, saya bersyukur. Itu yang ditunggu-tunggu prajurit TNI. Semua berebut melaksanakan itu,” ujar Gatot di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juli 2016.
Gatot menampik anggapan pemerintah kesulitan bernegosiasi. Sebab, belum ada perkembangan pasti terkait dengan upaya penyelamatan para WNI anak buah kapal Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara. Menurut dia, bagaimana pun, Indonesia harus menghormati Filipina dalam hal ini.
“Kan Anda tahu pemerintahan Filipina baru berganti pada 30 Juni kemarin, jadi belumlah,” ujar Gatot. Dia mengatakan, saat ini, TNI bersiaga di perbatasan kedua negara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menginformasikan WNI yang disandera sejak 21 Juni itu kini terpecah ke dalam dua kelompok.
Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard, setelah rapat koordinasi di Kemenkopolhukam awal Juli lalu, tiga dari tujuh WNI, yang sebelumnya berada di daerah Panamao, Kepulauan Sulu, kini telah dipindahkan ke selatan, ke pulau bernama Lapac. “Mereka dipisah. Kenapa? Tak tahu, itu taktik saja," ujarnya.
