TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat berencana menggelar rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Komisi Kepolisian Nasional. Rapat ini menjadi bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Kepolisian RI.
"Kami mengundang PPATK, KPK, dan Kompolnas untuk mendapat masukan rekam jejak calon Kapolri baru," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.
PPATK dan KPK, ucap Bambang, akan dimintai penjelasan mengenai ada-tidaknya transaksi keuangan yang mencurigakan serta rekam jejak Tito selama menjadi pejabat negara. "Kami minta rekam jejak, apakah selama menjadi pejabat negara ada pengaduan masyarakat kepada KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Kompolnas bakal dimintai keterangan mengenai track record dan kinerja Tito selama menjabat di kepolisian. Rencananya, pembahasan Tito oleh anggota Dewan bakal digelar pukul 14.00.
Tito, yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Saat ini Tito bersiap menjalani proses politik di DPR.
Bila DPR setuju dengan pilihan Jokowi, Tito akan menggantikan posisi Jenderal Badrodin Haiti, yang akan pensiun dalam waktu dekat. Sebelumnya, ada sejumlah perwira lain yang masuk bursa calon Kapolri. Mereka adalah Wakil Kapolri Budi Gunawan (angkatan 1983), Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso (angkatan 1984), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri Dwi Priyatno (angkatan 1982).
