TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu, menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada DPR.
"Kami menghormati pilihan Presiden kemudian tinggal menunggu jadwal DPR untuk mengagendakan fit and proper test," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 Juni 2016.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan lembaganya sudah menerima surat pengajuan calon tunggal Kapolri dari Presiden Jokowi. Menurut Ade, dalam surat itu tertera nama Tito Karnavian.
Masinton menuturkan Tito memiliki kinerja yang bagus di dunia kepolisian. Menurut dia, Tito juga memiliki prestasi yang bagus. "Tito pernah dua kali mengalami kenaikan pangkat secara istimewa, dia juga berprestasi dalam penangkapan Tommy Soeharto dan penangkapan teroris," katanya.
Masinton mengatakan mengenai nama-nama jenderal bintang tiga yang sebelumnya beredar untuk menggantikan Badrodin Haiti, seperti Komisaris Jendral Budi Gunawan dan Komisaris Jenderal Budi Waseso, menurut dia, nama itu hanya usulan saja. Masinton berujar, Presiden bisa mengambil nama dari yang diusulkan bisa juga mengambil nama di luar usulan itu. "Itu, kan hak preogratif presiden untuk memilih calon," Ucapnya.
Tito Karnavian ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan berakhir jabatannya sebagai Kapolri, bulan ini. Sebelum menjadi Kepala BNPT, Tito pernah menjabat Kepala Polda Papua, dan Kapolda ke Polda Metro Jaya.
ABDUL AZIS
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
21 menit lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional
8 jam lalu
Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
22 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
3 hari lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaRespons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
3 hari lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya