Jokowi Pilih Tito, PDIP: Kami Hormati Presiden

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 15 Juni 2016 15:58 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu, menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada DPR.

"Kami menghormati pilihan Presiden kemudian tinggal menunggu jadwal DPR untuk mengagendakan fit and proper test," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 Juni 2016.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan lembaganya sudah menerima surat pengajuan calon tunggal Kapolri dari Presiden Jokowi. Menurut Ade, dalam surat itu tertera nama Tito Karnavian.

Masinton menuturkan Tito memiliki kinerja yang bagus di dunia kepolisian. Menurut dia, Tito juga memiliki prestasi yang bagus. "Tito pernah dua kali mengalami kenaikan pangkat secara istimewa, dia juga berprestasi dalam penangkapan Tommy Soeharto dan penangkapan teroris," katanya.

Masinton mengatakan mengenai nama-nama jenderal bintang tiga yang sebelumnya beredar untuk menggantikan Badrodin Haiti, seperti Komisaris Jendral Budi Gunawan dan Komisaris Jenderal Budi Waseso, menurut dia, nama itu hanya usulan saja. Masinton berujar, Presiden bisa mengambil nama dari yang diusulkan bisa juga mengambil nama di luar usulan itu. "Itu, kan hak preogratif presiden untuk memilih calon," Ucapnya.

Tito Karnavian ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan berakhir jabatannya sebagai Kapolri, bulan ini. Sebelum menjadi Kepala BNPT, Tito pernah menjabat Kepala Polda Papua, dan Kapolda ke Polda Metro Jaya.

ABDUL AZIS

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 menit lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

8 jam lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

22 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

3 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya