Menteri Yuddy: Belanja PNS Tinggi, Bakal Jadi Bom Waktu

Reporter

Selasa, 7 Juni 2016 16:57 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi Mendatangi Gedung KPK untuk Klarifikasi LHKPN, 18 Maret 2016. TEMPO/Maya A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan anggaran untuk belanja pegawai cukup tinggi. Secara nasional, anggaran belanja pegawai mencapai 33,8 persen. Sementara itu, 240 pemerintah daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai di atas 50 persen.

"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawain akan terus membengkak. Membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kami tidak ingin pemerintah suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang sedemikian besar," kata Yuddy di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2016.

Menurut Yuddy, kementeriannya telah melakukan simulasi kebijakan mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang ideal untuk memenuhi pelayanan dan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan simulasi itu, pemerintah memiliki kelebihan satu juta pegawai dari total pegawai negeri sipil saat ini yang mencapai 4,5 juta.

Untuk mengurangi kelebihan itu, Yuddy akan menerapkan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi sesuai saran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saran itu pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Yuddy, Jokowi setuju. Namun, kebijakan itu tidak secara drastis dilakukan.

Yuddy mengatakan kementeriannya menawarkan kebijakan itu akan diterapkan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Sesuai arahan Presiden, setiap tahunnya sekitar 120 ribu pegawai akan pensiun. Maka, menurut Yuddy, PNS yang diperkirakan akan pensiun sekitar 500 ribu pegawai hingga 2019.

"Kalau 500 ribu orang pensiun, dengan pendekatan moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah, PNS pada 2019 tinggal 4 juta orang. Masih kelebihan 500 ribu orang. Kita akan lakukan rasionalisasi 500 ribu orang. Tetapi, 3,5 juta orang tentu tidak akan memperbaiki kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur," kata Yuddy.

Karena itu, Yuddy akan membuat sebuah standar untuk menilai kedisiplinan, produktivitas, kinerja, serta kompetensi pegawai negeri sipil. "Sehingga, dengan kebijakan rasionalisasi, pegawai yang tidak efektif, tidak efisien, dan yang berkompetensi rendah akan dirumahkan," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

16 jam lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

4 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

8 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

9 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

10 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

17 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

18 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya