TEMPO.CO, Klaten - Bupati dan Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah, bukanlah presiden dan wakil presiden republik ini. Namun potret mereka berdua dijual ke sekolah-sekolah.

Harga jual dipatok Rp 200 ribu sepasang. Keruan, perdagangan foto orang nomor satu di Kabupaten Klaten ini membuat heboh media sosial.

Kehebohan ini berawal pada Kamis, 2 Juni 2016. Akun Facebook Info Klaten 2 mengunggah screenshoot percakapan dalam pesan pendek (SMS). “gambar foto Bupati, Dimohon segera diambil di UPTD kec. Wedi!” “Bu dimohon sgera mengambil gambar Bupati! Tinggal TK ne jenengan (TK anda) yg blm ambil. sdh ditanyakan KLATEN,” tulis pengirim SMS bernomor 08156829xxxx.

Penerima pesan menjawab: “Nggih (Iya) Bu. Bu bayar berapa?” Si pengirim menjawab singkat: “Rp 200 Rb.” Meski aktif, nomor telepon si pengirim pesan tak dijawab saat dihubungi berkali-kali pada Jumat pagi.

Pengurus salah satu pondok pesantren di Klaten juga mengaku ditagih seseorang via SMS agar segera membayar foto Bupati dan Wakil Bupati Klaten seharga Rp 200 ribu. Namun dia menolak. “Bukan soal uangnya, tapi pada perbuatan punglinya (pungutan liar). Ini perlu dikritisi,” kata sumber yang meminta dirahasiakan identitasnya itu.

Seorang pegawai di Dinas Pendidikan Kecamatan Wedi menolak berkomentar ihwal penjualan foto Bupati dan wakilnya ke sekolah. “Kami hanya mendapat titipan dari Humas (Bagian Humas Sekretariat Daerah Klaten),” ujarnya, Jumat, 3 Juni 2016.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Pantoro mengaku tak tahu penjualan foto itu. “Kami tidak pernah menginstruksikan itu,” tutur Pantoro. Dia berjanji akan segera mencari tahu orang yang terlibat jual-beli foto ke sekolah tersebut.

Anehnya, Kepala Bagian Humas Setda Klaten Gandung Wahyudi Martono mengatakan instansinya tak pernah menginstruksikan penjualan foto Bupati dan wakilnya ke sekolah. “Haram hukumnya Kabag Humas memerintahkan menjual seperti itu. Humas tidak pernah mengadakan (pengadaan foto Bupati dan wakilnya) untuk Dinas Pendidikan,” ucap Gandung.

Gandung berujar, pengadaan foto Bupati dan wakilnya pada tahun ini hanya dianggarkan Rp 30 juta untuk seratus paket bagi semua dinas dan kecamatan. “Selama ini Humas tidak tahu belinya (foto Bupati dan wakilnya) di mana,” ujar Gandung.

Dia akan mengecek informasi penjualan foto itu yang mengatasnamakan Humas. “Kalau ada oknum (pegawai Humas) yang menjual dan mengatasnamakan Humas, biar dapat sanksi dari pimpinan,” kata Gandung.

Bupati Klaten Sri Hartini juga mengaku tak tahu ihwal penjualan fotonya ke sekolah. “Enggak ada (instruksi semacam itu). Masak, foto semahal itu sampai Rp 200 ribu? Rp 50 ribu saja cukup,” tutur Sri Hartini.

DINDA LEO LISTY