TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Membedah Tragedi 65, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo, mengaku akan menyerahkan hasil rekomendasi Simposium Nasional Anti-Partai Komunis Indonesia ke pemerintah.

Agus mengatakan hasil simposium anti-PKI yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, pada 1-2 Juni 2016 dan simposium tragedi 1965 yang digelar pada April lalu akan diserahkan untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. “Saya serahkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan dan mensinergikan menjadi kebijakan yang terbaik untuk berdamai dengan masa lalu," kata Agus di sela-sela acara tersebut, Rabu, 1 Juni 2016.

Menurut Agus, dua simposium tersebut memiliki tujuan yang sama. Hanya penafsirannya yang berbeda terkait dengan upaya rekonsiliasi terhadap korban kekerasan masa lalu. "Tafsiran rekonsiliasi bahwa pemerintah meminta maaf kepada anggota keluarga PKI saja itu tidak benar. Rekonsiliasi harus dilihat secara keseluruhan," ujarnya.

Perbedaan penafsiran tersebut, kata Agus, disebabkan belum adanya komunikasi di antara pelaksanaan kedua simposium. Rekonsiliasi, kata Agus, bukan berarti memberikan peluang kembalinya paham komunisme. "Titik akhirnya sama, hanya belum dikomunikasikan, padahal hakikatnya sama," tuturnya.

Apabila terjadi saling sanggah pendapat dan rekomendasi, menurut dia, itu adalah hal yang wajar. Namun ia tetap menyerahkan hasil rekomendasi kepada pemerintah untuk saling bersinergi dalam menyusun kebijakan. "Ini akan memperkaya khazanah pemerintah," ucapnya.

Simposium Nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” akhirnya dibuka dan berlangsung pada 1-2 Juni 2016. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno secara resmi membuka Simposium yang dihadiri sekitar 49 organisasi.

ARKHELAUS W.