TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasniati, membatalkan pencalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui seleksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, alasan pembatalan itu karena ia diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp 5 juta.

"Kalau membayar Rp 5 juta, itu sama saja menyuruh kami korupsi lagi," kata dia di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengakui ada syarat biaya bagi para bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang ingin mengikuti fit and proper test di PDIP. Biaya itu dibebankan kepada semua bakal calon yang mengikuti tes seleksi hari ini. "Kami libatkan ahli psikologi. Tentu saja dari situ ada biaya yang diberikan oleh para calon," kata Hasto.

Meski begitu, Hasto menyatakan PDIP sama sekali tidak mengambil sedikit pun biaya tes tersebut. Ia memastikan semua uang diserahkan langsung kepada pihak penilai dari ahli psikologi. Ia pun tidak memaksakan kepada para bakal calon untuk mengikuti seleksi yang dilakukan PDIP.

Hari ini PDIP menggelar seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI berupa tes psikologi dan wawancara. Sejumlah bakal calon tampak hadir, di antaranya Muhamad Idrus, Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, dan Hasnaeni Moein. Tes dilakukan dengan dua tahap, yaitu psikotes dan wawancara terhadap para bakal calon.

Hasto mengatakan ada 34 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang mengikuti seleksi di PDIP. Namun, dari jumlah itu, hanya ada 26 orang yang datang. Dari hasil fit and proper test, PDIP akan menjaring lima orang yang akan diseleksi lebih lanjut oleh DPP PDIP.

DANANG FIRMANTO