TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno DPP Partai Golkar menjelang musyawarah nasional luar biasa memutuskan para calon ketua umum wajib membayar Rp 1 miliar. Anggaran penyelenggaraan munaslub pun diperkirakan turun dari Rp 66,9 miliar menjadi Rp 47 miliar.

Kebutuhan dana tersebut dipenuhi dengan pembiayaan gotong-royong. "Semua berikan sumbangan. Uang calon ketua umum Rp 1 miliar," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Munaslub Golkar sebesar Rp 66,9 miliar. Panitia penyelenggara menanggung Rp 17 miliar, sementara para calon ketua umum menanggung Rp 49,97 miliar.

Bila ada empat calon ketua umum, masing-masing menanggung Rp 12,4 miliar. Jika ada lima calon, Rp 9,9 miliar. Andai ada enam calon, maka Rp 8,3 miliar. Sedangkan jika sembilan calon, Rp 5,5 miliar. Angka bisa lebih kecil bila uang saku untuk peserta munaslub yang ikut ditanggung dihilangkan.

Rapat pleno yang berlangsung sekitar dua jam ini akhirnya memutuskan uang saku dihilangkan. "Uang saku untuk daerah ditiadakan. Uang transpor disesuaikan daerah masing-masing," ujar Aburizal.

Nurdin menuturkan keputusan iuran Rp 1 miliar berdasarkan kesepakatan aklamasi guna memenuhi kebutuhan anggaran. "Munas butuh biaya Rp 47 miliar. Dari situ ditanggung Rp 1 miliar per calon untuk biayai munas dan transpor supaya mereka tidak money politics," tutur Nurdin saat dihubungi selepas acara.

Salah satu bakal calon Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, mengatakan dia tidak keberatan dengan biaya pendaftaran Rp 1 miliar. "Ini menunjukkan kesiapan calon ketua umum. Sebab, kalau dia tidak memiliki kematangan ekonomi, juga bahaya nanti," ucap Idrus.

Senada dengan Idrus, Priyo Budi Santoso, salah satu calon lainnya, tidak merasa keberatan dengan anggaran tersebut. "Saya taat asas," ujarnya.

AHMAD FAIZ