TEMPO.CO, Bengkulu -Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi (RB) Yuddi Krisnandi mengatakan rasionalisasi terhadap aparatur negara yang tidak produktif dan kompeten akan dilakukan tahun depan. "Bagi PNS yang tidak produktif dan kompeten, out," kata Yuddi saat kunjungan kerjanya di Bengkulu Kamis 21 April 2016.

Kajian dan persiapan rasionalisasi kata Yuddi telah dinilai sesuai dengan standar nasional evaluasi kinerja dan audit kepegawaian.

Evaluasi dan audit didasarkan pada empat kuadran. Yakni produktif dan kompeten, produktif tapi tidak kompeten, tidak produktif tapi kompeten dan terakhir tidak produktif dan tidak kompeten. "Targetnya jumlah pegawai akan berkurang sebanyak satu juta dalam tiga tahun ke depan.” Namun, ia memastikan tidak akan memberhentikan sembarangan.

Yuddi menjelaskan ratusan ribu pegawai negeri sipil yang tidak terdaftar dan teridentifikasi, kemungkinan akan dirasionalisasi. Sedangkan moratorium penerimaan pegawai baru akan tetap dilanjutkan. Jika ada penerimaan, hanya pada bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, sektor pertanian, dan infrastruktur. "Itu pun dilakukan melalui seleksi sangat ketat."

Rasionalisasi ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja pegawai yang mencapai 40 persen, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu anggaran pembangunan untuk rakyat. Menurut Menteri, hampir 200 kabupaten dan kota belanja pegawainya mencapai 50 persen. “Bagaimana mau membangun puskesmas dan sarana publik jika anggarannya disedot pegawai?"

Selain menghadiri kegiatan Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri juga mengunjungi kantor layanan Imigrasi dan RSUD M Yunus Kota Bengkulu.

PHESI ESTER JULIKAWATI