TEMPO.CO, Jakarta - Selain kasus kekerasan terhadap wartawan, Dewan Pers ternyata punya perhatian terhadap fenomena maraknya wartawan “abal-abal”. Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, kawanan ini kerap memeras dan lekat dengan praktek korupsi.
"Ada wartawan abal-abal yang bikin LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan minta uang kepada kepala desa untuk mendapatkan 5 persen dari alokasi dana desa," kata pria yang kerap disapa Stanley itu.
Di mana saja mereka, seperti apa modus mereka, berikut ini petikan wawancara khusus Tempo dengan Stanley pada 4 Maret 2016.
Selain kekerasan terhadap wartawan, apa saja yang menjadi perhatian Dewan Pers mendatang?
Kami juga concern pada munculnya media dan wartawan abal-abal, karena praktek abal-abal ini sudah melekat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di daerah-daerah. Bahkan kami bisa melihat ada wartawan abal-abal yang bikin LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan minta uang kepada kepala desa untuk mendapatkan 5 persen dari alokasi dana desa. Ini berbahaya, karena akan menimbulkan biaya kemahalan bagi pembangunan. Akibatnya, sasaran pembangunan malah menjadi tidak tepat guna.
Februari lalu, saya ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang penduduknya hanya 270 ribu jiwa tapi medianya ada 500. Sebagian besarnya media online. Dan dari hasil diskusi dengan mereka, tidak pernah ada yang membaca kode etik jurnalistik. Tapi mereka memburu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) setiap hari, sehingga pemerintah daerah meminta Dewan Pers datang ke sana dan memberi pendidikan wartawan.
Sejak kapan kondisi itu berlangsung?
Rupanya sudah bertahun-tahun. Tapi kami baru saja berhasil mengidentifikasi beberapa tempat, seperti di Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Dua tahun ini baru berjalan pendidikan literasi kepada SKPD, guru, camat, dan lurah mengenai dunia media untuk mengatasi persoalan media abal-abal ini.
Terhadap fenomena yang merugikan masyarakat seperti ini, apakah Dewan Pers bisa menerapkan tangan besi menutup mereka satu per satu?
Main tutup saja tidak bisa. Harus berkoordinasi dengan polisi, dan nanti Dewan Pers bisa menunjuk seorang ahli. Lalu di pengadilan bisa dijelaskan. Ada beberapa wartawan yang sudah dijerat secara hukum karena kebetulan saya menjadi saksi ahli.
Kalau dipetakan, di mana yang paling banyak muncul wartawan abal-abal ini?
Yang paling banyak muncul adalah daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura, yang tingkat korupsinya rendah. Ini khas di Indonesia. Wartawan dan media abal-abal akan tumbuh subur di daerah kubangan lumpur. Di daerah bersih, tidak ada. Pengaduan yang paling banyak itu dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
TITO SIANIPAR
